Ruhut: Daripada Demo BBM, Mending Wakil Walkot Solo Urus Esemka

Jakarta - Meski dilarang Mendagri Gamawan Fauzi, Wakil Wali Kota Solo Hadi Rudyatmo tetap ikut berdemo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi nekad Ketua DPC PDIP Kota Solo ini pun mendapat cibiran dari politikus Partai Demokrat (PD).

Di mata Ruhut Sitompul, Ketua DPP Partai Demokrat, aksi Rudy ikut berdemo disebut hanya sekadar mencari sensasi melawan keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

"Kita mengertilah orang cari panggung. Ini yang kita bilang karena nila setitik, rusak susu sebelangga. Apa-apaan wakil walikota turun ke jalan?" kritik Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/3/2012).

Ruhut meminta Rudy fokus bekerja menjalankan program pemerintahannya di Kota Solo. Bahkan dia menyarankan agar Rudy mengurus mobil Esemka ketimbang ikut dalam unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan masyarakat.

"Urusin itu Esemka yang asapnya bisa meracuni masyarakat. Ingat dulu Esemka yang polusinya mengotori jalan. Karena saya ingat Pak Jokowi meminta itu diperbaiki," tandasnya.

Senada dengan Ruhut, rekan separtainya Ramadhan Pohan juga menyesalkan ikutnya kepala daerah dalam demonstrasi. Menurutnya, protes atas rencana menaikan harga BBM sama dengan tidak mematuhi keputusan pemerintah.

"Kalau pandangan ekstrem, itu bisa diberhentikan. Tetapi kan nuansa politiknya kental kalau saklek seperti itu, jadi cukup dperingatkan dan juga pimpinan parpol jangan menyeret birokrat," terangnya.

Wakil Sekjen Demokrat ini menjelaskan kepala daerah yakni Gubernur, Walikota dan Bupati dapat diberhentikan karena pengesahannya sebagai pejabat daerah berada di tangan Mendagri.

"Yang melantik mereka kan Mendagri, jadi bisa diberhentika. Jadi sebenarnya apapun kebijakan pemerintah harus ditaati tidak boleh dilanggar apalagi dengan berdemo, itu tidak elok," tandasnya.

(fdn/gun)