PDIP: Mendagri Jangan Ancam Kepala Daerah yang Ikut Demo BBM

Jakarta - PDI Perjuangan memprotes langkah Mendagri Gamawan Fauzi menegur kepala daerah yang kedapatan ikut berdemo menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Teguran Mendagri terhadap kepala daerah dinilai berlebihan.

"Yang agak menyesakkan adalah Mendagri mengancam kepala daerah yang menggerakkan demo. Apa argumennya?," tanya Sekretaris Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2012).

Menurut Eva, kepala daerah yakni Gubernur, Walikota dan Bupati tidak lagi langsung bertanggung jawab kepada Mendagri. Alasannya kepala daerah kini dipilih langsung oleh masyarakat daerah setempat.

"Karena kan dalam sistem politik sekarang kan bukan bawahannya langsung. Gampangannya kenapa mau mecat wong tidak urunan langsung," tandasnya.

Menyoal kepala daerah ikut berdemo, Partai Demokrat menegaskan keikutsertaan dalam unjuk rasa menolak kenaikan BBM itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

"Kepala daerah enggak boleh demo, dia harus tunduk dengan kebijakan pemerintah. Kalau dia sudah berdemo, lebih baik dia balikkan saja, rakyat suruh pilih (kepala daerah)yang baru lagi," kata Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah.

Jafar mengingatkan fungsi dan kewajiban kepala daerah adalah menjalankan program pemerintahan termasuk melakukan sosialisasi atas kebijakan yang diambil.

"Dia harus beri penjelasan, bantu pemerintah, tunduk patuh terhadap aturan negara, pemerintah. Kalau ikut demo itu malah melawan pemerintah," pungkasnya.

Seperti diketahui Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo ikut bergabung dengan demonstran penolak kenaikan harga BBM di Solo kemarin (26/3). Mendagri kemudian bereaksi keras dengan memberi teguran kepada kader PDI Perjuangan tersebut.


(fdn/gun)