PDIP Yakin Anggota KPU/Bawaslu Terpilih Independen dan Bersih

PDIP Yakin Anggota KPU/Bawaslu Terpilih Independen dan Bersih

- detikNews
Selasa, 27 Mar 2012 09:09 WIB
PDIP Yakin Anggota KPU/Bawaslu Terpilih Independen dan Bersih
Jakarta - Tudingan pemilu 2009 yang diduga diwarnai sejumlah kecurangan harus menjadi pelajaran bagi partai politik, masyarakat, dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. PDIP yakin anggota KPU/Bawaslu yang terpilih lebih independen dan bersih untuk menyelenggarakan pemilu 2014.

"Saya cukup yakin Tim KPU yang baru ini mampu menggelar pemilu pada 2014 secara lebih independen dan bersih, selama mereka tetap menjunjung kekompakan dan bertanggung jawab," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Selasa (27/3/2012).

Hari ini Komisioner KPU periode 2012-2017 yang baru dipilih pada Kamis pekan lalu akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Lima dari tujuh komisioner KPU yang terpilih adalah mantan komisioner KPU daerah. Dengan demikian, mereka telah memahami pola permainan pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lima komisioner KPU yang dimaksud adalah Ida Budhiati (Ketua KPU Jawa Tengah), Arif Budiman (anggota KPU Jawa Timur), Husni Kamil Malik (anggota KPU Sumatera Barat), Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Ketua KPU Jawa Barat), dan Juri Ardiantoro (Ketua KPU DKI Jakarta).

Dua komisoner KPU lain tidak berlatar belakang komisoner KPU daerah, namun dikenal sebagai pengamat pemilu seperti Hadar Gumay (Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform) ditambah Sigit Pamungkas (dosen).

"Pemilu yang jujur dan adil tidak hanya ditentukan oleh kinerja dan kualitas KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," jelas anggota Komisi I DPR ini.

Menurut Tjahjo, setidaknya ada lima faktor yang saling terkait yang mendukung kesuksesan pemilu. Pertama, KPU dan Bawaslu yang netral serta independen. Kedua, tidak ikut campur tangannya aparat, khususnya TNI dan Polri.

"Ketiga, tidak ada intelijen yang ikut bermain. Keempat, teknologi informasi KPU transparan. Kelima, bebas dari praktik politik uang," tutupnya.

(mpr/nrl)


Berita Terkait