Surat ke SBY Soal BBM Diserang PD, PKS: Kita Keluar Keringat di Koalisi

Jakarta - PKS meminta agar mitra koalisi Partai Demokrat (PD) tidak mudah terpancing isu reshuffle kabinet. Kalaupun dikait-kaitkan dengan surat yang dikirim kepada Presiden SBY terkait kenaikan BBM, hendaknya dipelajari dahulu isinya. Tidak langsung memberi penilaian.

"Baca dulu dong isinya, ini kan usulan, jangan sedikit diprovokasi teman-teman langsung emosi. PKS ini berkoalisi ikut berkeringat, ikut berjuang, bukan koalisi hadiah. Masa ngasih usulan tidak boleh," tegas juru bicara PKS Mardani Ali Sera dalam pernyataannya, Senin (26/3/2012).

Mardani juga mengimbau agar semua pihak khususnya koalisi pemerintah, tidak mudah terpancing isu yang cenderung memecah belah. Khususnya, terkait dengan rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM di dalam negeri.

"Semua kan masih kita bicarakan, jangan mudah dipancing dong. Semua pihak kan perlu diberi pengertian, agar kebijakan ini dapat dipahami semua pihak," ujar Mardani.

Mardani juga menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan surat yang dikirimkan DPP PKS kepada Presiden SBY yang memuat 3 usulan. Diharapkan usulan itu bisa dipertimbangkan.

"Pertama, usulan harga BBM tidak naik dengan alternatif solusinya. Kedua, harga BBM dinaikkan untuk kendaraan pribadi, namun untuk kendaraan umum tidak naik. Dan ketiga, harga BBM dinaikkan secara bertahap," terangnya.

Selanjutnya, lanjut Mardani, saat ini di DPR berkembang 2 opsi terkait kenaikan BBM. Opsi pertama DPR menyetujui subsidi sebesar Rp 160 triliun dan alokasinya diserahkan kepada pemerintah.

"Konsekuensinya harga BBM naik sekitar Rp 500 perliter. Opsi ini diapresiasi seluruh anggota koalisi," jelasnya.

Opsi kedua, DPR menyetujui subsidi Rp 178 triliun, dengan catatan pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Opsi ini dari PDIP, Hanura dan Gerindra.

"Semuanya ini akan terus dimatangkan, masih dibahas Banggar dengan Menkeu dan Menteri ESDM. Jadi sikap PKS ini tidak bertentangan sama sekali dengan koalisi," ungkap Mardani.

(ndr/nrl)