PD Tuding PKS Berkoalisi a la Bunglon

Jakarta - Partai Demokrat (PD) menuding selama ini PKS melakukan koalisi a la bunglon. Maka sudah seharusnya Presiden SBY selaku Ketua Setgab Koalisi melakukan evaluasi terhadap keberadaan PKS di dalam koalisi partai pendukung pemerintahan.

"Seperti bunglon, lagi-lagi kesepakatan koalisi diingkari oleh PKS," ujar Ketua DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, Senin (26/3/2012).

Menurut Didi berbeda sikap adalah hal biasa, namun tentu perbedaan itu harus diselesaikan secara internal. Kalau tiba-tiba perbedaan itu dibawa keluar untuk pencitraan dan mencari popularitas tentulah sangat tidak elok dan jelas pengkhianatan pada komitmen koalisi.

"Apalagi kebetulan isu kenaikan BBM memang bukanlah suatu hal yang populer. Apapun alasannya kalau sering berbeda akan jauh lebih terhormat untuk secara ksatria keluar dan segera memposisikan diri sebagai oposisi," papar anggota Komisi III ini.

Apapun alasannya, lanjut Didi, sebagai anggota koalisi sesungguhnya haruslah siap dalam suka maupun duka. Janganlah hanya memetik keuntungan saja, tetapi lari dan menghindar ketika isu tidak populer menghantam.

"Kalau terlalu sering berbeda, haruslah tunjukan sikap ksatria bahwa memang sudah tidak cocok lagi, oleh karenanya silahkan mengambil posisi sebagai oposisi. Itu baru namanya gentlemen dan terhormat. Berkoalisi jelas ada etika-nya, di belahan dunia manapun suatu partai yg memilih berkoalisi jelas ada etikanya," ungkapnya.

Didi mengatakan tanpa mengurangi beban subsidi BBM, maka berbagai program pembangunan akan terancam kelangsungannya. Mulai dari perluasan infrastruktur di daerah-daerah, pendidikan dan lain sebagainya yang juga sangat membutuhkan dana subsidi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Teman-teman koalisi haruslah konsekuen dan ikut menjelaskan hal ini. Ini adalah demi menyelamatkan apa yang dianggarkan pemerintah termasuk program prioritas dan pembangunan infrastruktur," tuturnya.

"Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah skema buat bantuan kepada kelompok warga masyarakat miskin yang terkena dampaknya. Seperti bantuan kesehatan, pendidikan, angkutan umum, pangan program BLTdan sebagainya," lanjutnya.


(mpr/lh)