Demonstran Harus Taat Aturan, Polisi yang Menangani Wajib Profesional

Jakarta - Demonstrasi anti kenaikan BBM merebak di sejumlah kota. Tidak terkecuali di jantung pemerintahan di Jakarta. Ribuan orang bergerak di jalan. Unjuk rasa sah-sah saja, tapi tentu harus taat aturan.

"Setiap elemen bangsa, buruh, petani, nelayan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang tidak cerdas silakan turun ke jalan. Tapi tentunya demonstrasi yang dilaksanakan harus mengacu pada rambu-rambu perundang-undangan yang ada," jelas Anggota Komisi III DPR Indra saat berbincang, Senin (26/3/2012).

UU No 9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum cukup jelas mengatur hak dan kewajiban pendemo. Demo yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat tentu harus dilakukan dengan cara yang cerdas dan tertib. Bila rusuh, rakyat juga yang sengsara.

"Kita perlihatkan bahwa demonstrasi yang dilakukan bisa tertib. Dan tentunya aparat keamanan, terutama kepolisian agar jangan menyikapai demo secara refresif," jelas politisi PKS ini.

Polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada pendemo. Apalagi cuaca di Jakarta tengah panas, hal itu akan mudah menimbulkan gesekan.

"Jangan memposisikan pengunjuk rasa sebagai musuh yang harus diperlakukan secara keras. Polri harus profesional dan proporsional dalam menyikapi demo. Semua harus taat pada aturan," jelasnya,

Unjuk rasa kenaikan BBM semakin marak terjadi. Banyak aksi yang berujung pada kekerasan. Untuk hari ini saja di Jakarta diperkirakan ada 3 ribu demonstran yang akan datang ke Jakarta.

(ndr/nvc)