.webp)
Turut hadir dalam dialog, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumut, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan Kepala Staf Kodam (Kasdam) I Bukit Barisan, Brigjen TNI I Gede Sumarta.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa sempat mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Sumut apakah menolak atau mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun jika ada aspirasi masyarakat yang bertujuan membangun bangsa, Pemerintah Provinsi Sumut akan menyampaikannya kepada Pemerintah pusat," kata Gatot dalam pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Sumut, Jl. Sudirman, Medan.
Selain mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Sumut, mahasiswa juga meminta Kapolda Sumut untuk tidak melakukan tindakan represif dalam mengendalikan aksi mahasiswa menolak kenaikan BBM.
Dengan tegas, Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menyebutkan, polisi akan melakukan pengawalan dalam aksi mahasiswa dengan cara persuasif.
"Jika telah mengganggu ketertiban umum atau mengancam stabilitas keamanan, polisi akan melakukan tindakan tegas," sebut Wisjnu.
Sementara perwakilan BEM Universitas Muslim Nusantara (UMN), Muhammad Faisal mengatakan, pertemuan dan dialog dengan Plt Gubernur Sumut, tidak akan menumpulkan pergerakan mahasiswa menolak rencana kenaikan BBM.
"Mahasiswa tetap akan menggelar aksi karena kenaikan BBM bukan solusi untuk membawa bangsa ini ke zaman yang lebih baik. Sebaliknya, kenaikan BBM akan menambah penderitaan rakyat miskin," kata Faisal.
Rencananya, gabungan BEM dan sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi besar-besaran pada, Senin esok dengan satu agenda yakni menolak kenaikan BBM. Aksi akan digelar di sejumlah titik di antaranya, Lapangan Merdeka Medan, gedung DPRD Sumut, bundaran Jl. Gatot Subroto Medan, dan bundaran Bandara Polonia Medan. (rul/)
(rul/nrl)
