Hakim Daerah Ancam Mogok Sidang, KY Surati SBY

Jakarta - Ancaman mogok sidang dari para hakim di daerah membuat Komisi Yudisial (KY) bergerak cepat. Untuk mencegah aksi tersebut terlaksana, KY langsung menyurati kementerian terkait serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dengan banyaknya masukan dan keluhan, KY akan menyurati menteri terkait dengan tembusan ke Pak SBY dan DPR agar kesejahteraan hakim diperhatikan," kata Wakil Ketua KY, Imam Anshari Saleh, dalam pesan singkatnya ke wartawan, Sabtu (24/3/2012).

Kesejahteraan hakim saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Selain belum pernah naik sejak 4 tahun lalu, uang tunjangan hakim pun belum mengalami kenaikan sejak 11 tahun silam. Dengan kondisi tersebut, maka kesejahteraan hakim menjadi mutlak supaya para 'wakil Tuhan' ini tidak mudah tergoda para mafia peradilan.

"Yang ditangani hakim di pengadilan itu perkara miliaran bahkan triliunan rupiah. Kalau gaji mereka rendah bisa mudah tergoda," papar Imam.

Secara khusus, KY meminta para hakim di daerah jangan sampai melakukan aksinya tersebut. Meski demo tersebut adalah hak dalam negara demokrasi, tetapi dinilai tidak pantas dalam kondisi saat ini.

"KY mengimbau agar hal itu tidak dilakukan. Saya kira tidak perlu demo. Jabatan hakim mulia itu tidak elok kalau diwarnai dengan pemogokan. Walaupun mogok itu sendiri tidak dilarang," papar mantan politikus PKB ini.

Imam mengingatkan kembali tujuan mulia menjadi hakim bukanlah mencari uang semata. Tetapi niat untuk mendarmabaktikan diri kepada bangsa.

"KY dan pimpinan Mahkamah Agung (MA) sedang memperjuangkan kenaikan kesejahteraan hakim itu. Dibandingkan PNS, gaji hakim relatif masih lebih baik, walaupun masih harus ditingkatkan. Orientasi menjadi hakim bukan karena uang semata, tapi karena semangat ingin membaktikan diri kepada bangsa dan negara," papar mantan wartawan senior ini.

(asp/vta)