Waspadai Dana Haram 'Bermain' di Pilkada DKI

Jakarta - Pilkada DKI Jakarta harus dijaga. Jangan sampai terkotori oleh dana kampanye haram. Pilkada DKI adalah cerminan politik nasional.

"Dimensi dana haram ini meliputi dana hasil tindak pidana, baik pencucian uang, hasil kejahatan, maupun sumber dana APBN atau APBD yang potensial digunakan sebagai modal pemenangan dalam kontestasi pemilukada," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, Sabtu (24/3/2012).

Abdullah menegaskan, potensi manipulasi pendanaan di Pilkada DKI ini sangat besar. Jakarta adalah gengsi dan pertaruhan partai politik.

"Kemungkinan akan muncul mengingat untuk proses pemenangan dalam pemilukada DKI jelas para kandidat mengumpulkan pendaaan yang tidak sedikit," jelas Abdullah.

Abdullah menjelaskan, yang juga perlu diwaspadai yakni politik uang, di mana hal itu akan tetap menjadi modus dan strategi pemenangan yang akan dipakai oleh para kandidat.

"Hal ini juga banyak ditemukan proses pemilukada yang terjadi di beberapa daerah," terangnya.

Perlu dicatat juga adanya kekhawatiran penggunaan anggaran-anggaran publik untuk kepentingan kampanye dan upaya membangun pengaruh terhadap pemilih.

"Fenomena penggunaan dana hibah dan Bansos APBD di beberapa daerah yang digunakan sebagai modal politik pemenangan, kemungkinan potensi seperti ini juga bakal terjadi dalam pemilukada DKI. Misalnya maraknya pemberian dana-dana atau program populis APBD di saat tahapan pemilukada berlangung," urainya.

Sejumlah pasangan dari baik dari parpol dan jalur independen akan bertarung di Pilkada DKI juli mendatang. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli diusung PD, PAN, PKB, Hanura.

Alex Noerdin-Nono Sampono diusung Golkar, PPP, dan PDS. Jokowi-Ahok diusung Gerindra dan PDIP.

Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini diusung PKS. Faisal Basri dan Biem Benyamin serta Hendardji Soepandji- A Mirza dari jalur independen.

(ndr/mpr)