"Awal Maret lalu saya ditelepon rektor, ada tawaran dari Kemenpora menemani kunjungan Presiden ke China," kata Presiden Keluarga Mahasiswa Unpad, Muhammad Tanri, saat berbincang, Kamis (22/3/2012).
Tanri menolak ikut dengan alasan ada kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat yakni kenaikan harga BBM. Karena itu, bagi dia tidak elok bila terbang pelesiran ke luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan hanya Tanri yang mendapat telepon. Ketua BEM UI Faldo Maldini pun demikian. Dia menolak pergi ke China bergabung dengan rombongan SBY.
"Awal Maret, ada dari Kemenpora yang mengajak ikut. Menemani kunjungan Presiden ke China, katanya," ujar Faldo saat dikonfirmasi detikcom.
Faldo menolak dengan alasan yang serupa dengan Tanri. "Ini soal moral, tidak elok saya pergi ke sana sedang rakyat banyak yang membutuhkan karena kenaikan harga BBM," jelas Faldo.
Dia juga menjamin rekan-rekannya di BEM UI tidak ada yang berangkat. Malah, BEM UI akan menggelar aksi turun ke jalan guna menolak kenaikan BBM.
"Banyak sekali rakyat yang membutuhkan bantuan," jelas mahasiswa jurusan Fisika ini.
Sementara itu, dari situs Kemenpora dijelaskan bahwa ada 100 pemuda yang terdiri dari pengurus DPP dan DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) serta mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi ke China guna memenuhi undangan pemerintah China.
Menurut Deputi I Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Alfitra Salam, kunjungan ini tidak ada kaitannya dengan dinamika politik di Indonesia. Kunjungan ini sudah direncanakan sejak pertengahan tahun 2011. Surat pemerintah China untuk yang mengundang pemuda-pemuda Indonesia sudah beberapa kali dikirimkan dan baru tahun ini terealisasi.
Rombongan pemuda ini berangkat ke China lebih dulu dari rombongan SBY yang baru berangkat pada Kamis (22/2).
"Seluruh biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi delegasi pemuda selama berada di China ditanggung pihak pemerintah China, termasuk 50 tiket pesawat Indonesia - China pergi-pulang. Karena jumlah delegasi 100, maka kita hanya menanggung 50 tiket sisanya, selebihnya ditanggung pemerintah China. Kesempatan ini tentu saja tidak kita sia-siakan," kata Alfitra.
(ndr/nrl)










































