15 Ribu Relawan Pemilu di Riau Belum Digaji, Data Ditahan

Pekanbaru - Gubernur Riau, Rusli Zainal, belum menepati janjinya untuk memberikan dana bantuan ke Panwaslu. Akibatnya, sekitar 15 ribu relawan pengawas pemilihan umum yang tersebar di seluruh Provinsi Riau hingga saat ini dilaporkan belum menerima upah yang telah dijanjikan sebesar Rp 100.000 per orang.Hal itu disampaikan Ketua Panwaslu Provinsi Riau, Amin Rahimsyah, kepada detikcom, Jumat (6/8/2004) di ruang kerjanya, Jl Gajah Mada, Pekanbaru. Gara-gara belum menerima gaji, sebagian besar data pengawasan yang dipegang para relawan masih belum diserahkan ke Panwaslu Riau.Amin menjelaskan, relawan itu telah direkrut pihak Panwaslu Riau sebanyak 15 ribu orang sebagai petugas pembantu untuk mengawasi jalannya pemilu di setiap TPS. Panwaslu menjanjikan kepada relawan akan menerima gaji sebesar Rp 100 ribu per orang. Jumlah honor itu masing-masing Rp 50 untuk pemilu legislatif dan Rp 50 ribu pilpres."Hingga saat ini kita belum bisa membayar honor relawan yang telah bekerja pada pemilu legislatif dan pilpres. Kendalanya pemerintah Provinsi Riau belum memberikan dana bantuan yang dianggarkan lewat APBD itu," kata Amin.Menurut Amin, pihaknya merekrut tenaga sukarela itu setelah sebelumnya ada kesepakatan dengan Gubernur Riau Rulsi Zainal yang siap memberikan dana bantuan lewat Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2004. Atas kesepakatan itu, Panwaslu merekrut sekitar 15 ribu relawan untuk membantu pengawasan jalanya pemilu di daerah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri)."Kita sudah berulangkali audensi dengan Gubernur Riau mempertanyakan kapan dana bantuan untuk honor relawan itu dicairkan. Namun, hingga menjelang pilpres kedua dana itu belum juga kita dapatkan. Kita malu tiap kali relawan mempertanyakan honor mereka," kata Amin.Dalam kesepakatan dengan gubernur itu, menurut Amin, pihaknya akan mendapat dana bantuan sebesar Rp 1,5 miliar untuk pembayaran dua kali pelaksanaan pemilu. Dari dana yang dibutuhkan itu, pihaknya baru menerima bantuan dari pemerintah setempat sebesar Rp 150 juta pada pemilu legislatif. "Sedangkan untuk pembayaran honor pada pilpres lalu, sama sekali kita belum menerima bantuan," kata Amin.Takut RekrutDengan belum adanya pembayaran honor terseut, Panwaslu saat ini belum berani merekrut calon relawan baru untuk membantu dalam pelaksanaan pilpres putaran kedua nanti. Alasannya karena honor pada dua pemilu sebelumnya lebih dari 90 persen tenaga relawan belum menerima upah mereka."Kalau pemerintah belum bersedia membayar upah mereka, dengan sendirinya kita juga belum berani merekrut tenaga relawan dalam pilpres putaran kedua mendatang. Jika tidak dibayar dengan sendirinya pilpres kedua nanti tidak ada lagi pemantau pemilu tenaga relawan yang membantu tugas kita," papar Amin.Tenaga relawan itu dibutuhkan sehubungan keterbatasan personel Panwaslu untuk bisa mengawasi jalannya pemilu di seluruh wilayah Riau dan Kepri. "Mana mungkin seluruh anggota Panwaslu kabupaten dan kota di Riau ini bisa mengawasi jalannya pemilu secara keseluruhan tanpa bantuan relawan itu," katanya.Akibat belum menerima honor tersebut, sebagian besar relawan di Riau dan Kepri belum menyerahkan laporan hasil pengawaasan mereka di sejumlah TPS. Hasil pengawasan di sejumlah TPS itu baru akan diserahkan ke Panwaslu setelah mereka terima gaji."Kita menerima laporan dari Panwaslu kabupaten dan kota, bahwa sebagian besar relawan belum menyerahkan hasil kerjanya terkait belum adanya pembayaran honor mereka. Kami berharap, kiranya relawan itu bisa menyerahkan hasil kerjanya," demikian Amin. (nrl/)