Dukung Dahlan, DPR Minta Jasa Marga Perbaiki Layanan Tol

Jakarta - Aksi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan membuka palang pintu untuk mengurai kemacetan antrean mobil di pintu tol Semanggi mendapat dukungan DPR. Kemarahan yang dilampiaskan Dahlan menunjukkan buruknya standar pelayanan minimum di jalan tol.

Dukungan ini disampaikan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana Aida. Baginya aksi Dahlan dapat menjadi terapi kejut bagi Jasa Marga selaku operator tol. "Saya mendukung dan memberi apresiasi atas aksi Pak Dahlan mengatasi kemacetan di Tol Semanggi. Mudah-mudahan ini jadi shock terapi bagi Jasa Marga untuk membenahi kinerjanya," ujar Yudi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (20/3/2012).

Menurut Yudi, antrean panjang yang kerap terjadi di pintu gerbang tol memang menjadi keluhan masyarakat. Dia mencontohkan kemacetan di pintu Tol Jagorawi dengan jarak antrean mencapai 4-5 kilometer," sambungnya.

Guna memberikan jaminan kenyamanan, keselamatan dan kelacaran arus lalu lintas di dalam tol, DPR kini tengah menggodok Rancangan Undang-undang Jalan yang di antaranya mengatur standar pelayanan minimum jalan tol. "Harus ada kepastian terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM)," tegasnya.

Yudi mengungkapkan dalam draf RUU Jalan, SPM jalan tol paling sedikit harus meliputi enam substansi pelayanan yaitu kondisi jalan, kemarahan yang dilampiaskan Dahlan menunjukkan buruknya standar pelayanan minimum di jalan tol.ecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan dan unit pertolongan atau penyelamatan dan bantuan pelayanan.

Selain pemenuhan SPM jalan tol, kelancaran juga menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan jalan. Menurut Yudi, tugas pemerintah dalam penyelenggaraa jalan salah satunya adalah menjamin kelancaraan arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa.

"Mengingat bahwa persoalan kemacetan telah menjadi permasalahan kronis yang melanda khususnya perkotaaan, maka poin kelancaran menjadi hal penting untuk mendorong pemerintah mengatasi kemacetan dan dapat menjadi alat pengawasan baik yang dilakukan oleh DPR maupun masyarakat," imbuh dia.


(fdn/vit)