Selundupkan Sosis dari Malaysia, Jihad Dibui 5 Bulan

Jakarta - Entah apa yang ada dalam benak Jihad (36), warga perbatasan Indonesia-Malaysia, kala itu. Kini dirinya harus meringkuk selama 5 bulan di penjara karena menyelundupkan sosis dari Negeri Jiran tersebut.

Kejadian tersebut terjadi pada 20 April 2009 lalu saat warga Jalan MT Haryono RT 7/3 Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) ini memesan 15 boks sosis kepada Santi Yoseffa.

"Satu boks sosis harganya Rp 260 ribu per kotak atau total Rp 3,9 juta. Dibayar transfer lewat Bank Kalbar," tulis putusan Mahkamah Agung (MA) yang dilansir website MA, Selasa (20/3/2012).

Lalu paket sosis ini dikirim menggunakan bus umum bernopol KB 7609 D jurusan Entikong-Sintang. Nah, saat melintas di tapal batas depan Polres Sanggau, polisi curiga pada barang tanpa bukti kepabeanan itu. Alhasil, polisi pun membawa setumpuk sosis milik Jihad ke markasnya.

Setalah diselidiki, terungkaplah sosis tersebut dimasukkan ke Indonesia tanpa prosedur. Selain itu barang yang akan diedarkan di wilayah Indonesia perbatasan tersebut tidak sesuai standar UU Indonesia. Jihad pun digelandang dan dibawa ke meja hijau.

"Pengiriman ini tidak membayar pajak kepabeanan sebesar Rp 1 juta," ungkap putusan itu.

Di Pengadilan Negeri Sanggau pada 1 Juli 2010, Jaksa Penutut Umum (JPU) menuntut Jihad dengan hukuman 5 bulan penjara. Dia dituduh melanggar pasal 8 ayat 1 huruf h dan huruf i jo pasal 62 ayat 1 tentang UU Perlindungan Konsumen. Yaitu sosis tersebut tidak disertai pengumuman masa kedaluwarsa.

Akhirnya oleh PN Sanggau, Jihad dihukum 5 bulan penjara. Tetapi Jihad tidak terima lalu mengajukan banding dan dikabulka. Pengadilan Tinggi Pontianak membebaskan Jihad.

Atas putusan banding ini, giliran jaksa yang tidak terima dan langsung mengajukan kasasi ke MA. Oleh MA, nasib baik bagi jaksa sebab mengabulkan permohonannya.

"Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak. Menghukum terdakwa selama 5 bulan penjara," kata ketua majelis hakim, Mansur Kertayasa.

Dalam putusan kasasi yang dibuat pada 22 Agustus 2011 silam ini, MA menilai hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merugikan negara dan menghambat pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan dalam perdagangan. "Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya," kata putusan yang juga dibuat oleh 2 majelis hakim lainnya, Sri Murwahyuni dan Zaharuddin Utama.

(/)