.webp)
"Jadi pada saat tender ada 12 perusahaan, kemudian menjadi 7. Salah satunya adalah PP, yang mempunyai kerjasama operasional atau KSO dengan DGI. Jadi bukan men-sub-kan. Nah, KSO PP dan DGI ini, memberikan penawaran yang terendah," jelas Jaksa Agung Basrief Arief.
Hal itu disampaikan Jaksa Agung di kantornya, Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2012).
Selain menawarkan harga termurah, PT PP dan PT DGI juga menjamin bahwa Adhyaksa Loka ini adalah green building atau ramah lingkungan.
"Mereka menjamin, bangunan ini green building dengan sasaran mendapatkan gold certificate. Jadi gold itu di bawahnya platinum. Dan satu hal sampai beberapa waktu belakangan saya minta 'tolong itu dinilai dan sudah dilaksanakan'. Sudah dilakukan VA value engineering, dan itu dilakukan bisa kami pertanggungjawabkan secara independen. Saya sudah dapat laporan seperti itu," papar Jaksa Agung.
PT DGI sebelumnya juga menjadi pemenang tender dalam proyek Wisma Atlet di Palembang. Belakangan diketahui uang suap miliaran yang digelontorkan PT DGI ke Semenpora Wafid Muharam melalui perusahaan milik Nazarruddin milik Permai Grup untuk memuluskan proyek itu. Direktur Marketing PT DGI M El Idris sudah dinyatakan bersalah dalam kasus ini, bersama dengan Mindo Rosalina Manullang dan Wafid Muharam.
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) meminta kasus dugaan penyimpangan proyek Adhyaksa Center di Kejagung dibuka. Proyek ini juga disebut-sebut sebagai salah satu proyek terdakwa kasus suap wisma atlet M Nazaruddin. Tujuannya agar kasus lebih terang, apakah benar ada mark-up dalam proyek senilai Rp 560 miliar yang disebut-sebut menyeret politisi Golkar tersebut.
"Kami merindukan kembali gaya cengengesan ketua KPK Abraham Samad saat mengumumkan yang berinisial AS sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet, untuk kembali sambil cengengesan mengumumkan AS lainnya sebagai tersangka Adhyaksa Center. Pertanyaannya punya nyali nggak?" kata Ketua DPP PD Gede Pasek dalam pernyataannya, Kamis (15/3/2012).
Sedangkan politisi Golkar Aziz Syamsuddin yang disebut-sebut terkait dalam proyek ini sudah membantah dirinya terlibat. Aziz menjelaskan semua partai ikut tanda tangan soal proyek itu, baik PKB, Gerindra, dan juga Demokrat.
"Rapat itu tim anggaran Komisi III dengan jaksa muda kejaksaan. Jadi enggak mungkin saya sendiri," terang Aziz, Rabu (14/3).
(nwk/mad)
