KPK Warning Walikota Bekasi Menyerah Sukarela!

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan kepada Walikota Bekasi nonaktif Mochtar Muhammad agar menyerah sukarela. Mochtar disarankan kooperatif dan menjalani proses hukum.

"Jika selasa depan setelah kami surati, misalnya dia tidak bersedia. Terpaksa kita eksekusi paksa," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2012).

Busyro menjelaskan, Mochtar sebenarnya sudah dikirimi surat pada Kamis (15/3) agar datang ke KPK dan menjalani penahanan. Namun Mochtar tak kunjung datang.

"Terpaksa kita datangi rumahnya, kita bawa," jelas Busyro.

Seperti diketahui, tiga hakim MA akhirnya sepakat secara bulat mengganjar Mochtar Muhammad dengan penjara selama 6 tahun. Politikus PDIP ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Rp 5,5 miliar secara berkelanjutan.

Putusan MA ini sebagai jawaban atas kejanggalan vonis bebas yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Mochtar Muhammad sebelumnya. Padahal JPU menuntut Mochtar Muhammad 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Jumlah hukuman tersebut merupakan kumulatif dari 4 perkara yang didakwakan kepada terdakwa.

Empat perkara korupsi yang didakwakan pada terdakwa adalah suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, serta suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,5 miliar.

(ndr/nwk)