PKS: Opsi Kenaikan Harga BBM Masih Mungkin Dieliminir

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpandangan opsi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih mungkin dieliminir. Kebijakan menekan beban anggaran terkait subsidi BBM dapat dilakukan dengan cara melakukan penghematan belanja negara.

"Kita justru mencari solusi bersama. RAPBN masih dibahas di DPR bisa saja dalam perkembangan pembahasannya dilihat tidak diperlukan kenaikan harga BBM karena postur RAPBN masih memungkinkan menjawab persoalan beban anggaran negara," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Mustafa Kamal kepada detikcom, Kamis (15/3/2012) malam.

Karena itu dia berharap DPR bersama pemerintah mencari alternatif lain menyelamatkan anggaran di luar opsi kenaikan harga BBM. "Dengan penghematan belanja rutin pemerintah, memaksimalkan setoran pajak, mungkin bisa saja ada opsi lain diluar rencana kenaikan harga BBM," sambungnya.

Namun bila opsi ini menjadi jalan terakhir, PKS berharap pemerintah merancang skema kompensasi bersifat jangka panjang. Kompensasi berupa bantuan langsung tunai menurutnya dapat dilakukan namun dibatasi jangka waktu pemberiannya.

"Kita bisa membuat kreasi baru dengan memperkokoh program yang sudah ada semisal bantuan sosial di kementerian yang nilainya mencapai Rp 60 triliun. Pemerintah dapat meningkatkan efektivitasnya, menambahkan dana bantuan dan memperkuat program tersebut," terangnya.

Mustafa menambahkan opsi kenaikan BBM seperti dijelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Cikeas, Rabu 14 Maret 2012 lalu memang menjadi pilihan utama untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah melambungnya harga minyak dunia.

"Pak SBY memberikan penjelasan bagaimana menyikapi gejolak ekonomi, dan krisis politik di tingkat global yang mempengaruhi harga minyak dunia," kata Mustafa yang juga hadir dalam pertemuan Cikeas tersebut.

Dalam pertemuan dengan enam petinggi partai politik koalisi itu, SBY sebutnya, tidak menanyakan sikap koalisi atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Istilah mendukung atau menolak itu tidak dikembangkan dalam diskusi. Kita justru mencari solusi bersama. Kita hanya menjaga momentum ekonomi makro kita tetapi juga memikirkankonsep perlindungan kepada masyarakat kelas bawah yang terdampak dari rencana tersebut," imbuhnya.

(ega/ega)