Buntut Pembantaian Militan, Komandan Thailand Mundur

Jakarta - Komandan tentara Thailand yang memerintahkan penyerangan ke sebuah masjid yang menewaskan 32 militan, telah mengundurkan diri. Pengunduran ini dikarenakan penyerbuan kontroversial di Thailand selatan pada bulan April lalu tersebut.Demikian disampaikan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra. Jenderal Pallop Pinmanee mundur setelah laporan komisi yang menyatakan bahwa pasukan Thai di bawah komandonya, telah menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam gempuran ke sebuah masjid di provinsi Pattani, pada 28 April lalu.Pallop telah melepas jabatannya sebagai kepala deputi Komando Damai Provinsi Perbatasan Selatan. Namun ia diberitakan akan terus bertugas dalam kapasitas keamanan internasional."Kalian harus mengerti bahwa para prajurit akan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan," tukas Thaksin kepada wartawan di Bangkok seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/8/2004)."Pallop adalah prajurit sejati. Ketika yang lainnya mengeluhkan tindakannya tidak benar, ia menunjukkan tanggung jawab dengan mengundurkan diri secara terhormat," imbuh pemimpin negeri Muangthai itu.Meski begitu, Thaksin tidak menyebut bahwa Pallop telah melakukan kesalahan. Mengenai laporan komisi pencari fakta yang ditunjuk pemerintah untuk menyelidiki pembantaian di masjid tersebut, Thaksin menyampaikan pembelaan."Laporan tersebut tidak menyalahkan tentara. Tapi menyimpulkan bahwa kekuatan berlebihan seharusnya tidak digunakan pada hari itu, namun bisa dimaklumi bahwa ada banyak tekanan pada hari itu," tutur Thaksin."Ada prajurit yang tewas dan senjata-senjata dicuri, dan ada kekhawatiran militan-militan lainnya akan datang dan mencoba menyelamatkan militan yang terkepung di masjid itu," imbuhnya.Tim pencari fakta Thailand menyimpulkan bahwa pasukan telah bertindak berlebihan ketika menggempur masjid Krue Se pada hari dimana 108 militan dan 5 pasukan keamanan terbunuh di Thailand selatan.Menurut komisi, krisis tersebut seharusnya bisa diselesaikan secara damai. Pemerintah juga didesak untuk membayar ganti rugi kepada para korban dan pemerintah Thai telah menyanggupinya. (ita/)