DPR Diminta Evaluasi Rencana Pembelian Sukhoi

Jakarta - Rencana pemerintah untuk melakukan penambahan alutsista dengan membeli enam pesawat Sukhoi disoroti banyak pihak. Pasalnya, ada indikasi kejanggalan harga dari pembelian pesawat tempur buatan Rusia tersebut.

"Harus ada evaluasi secara serius mengenai kontrak pembelian ini," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, saat mengadu ke Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Turut serta dalam pengaduan tersebut beberapa LSM seperti KontraS, Imparsial, Instituten for Defense Security and Peace Studies, Elsam dan Human Rights Working Group. Dalam paparannya, mereka mempertanyakan mengapa Indonesia lebih memilih menggunakan skema dana pinjaman luar negeri atau kredit komersial.

“Padahal ada MoU antara Pemerintah dengan Rusia terkait dengan state credit yang dialokasi sebesar USD 1 miliar,” tutur Adnan.

Menurut Adnan, dengan menggunakan kredit dari Pemerintah Rusia, Indonesia akan mendapat keuntungan pengembalian masa pinjam yang lebih lama jika dibandingkan pemakaian kredit komersial. Masa pengembalian pinjaman dari Pemerintah Rusia bisa mencapai 15 tahun, sedangkan kredit komersial hanya 2 hingga 5 tahun.

Selain itu, kredit komersial biaya bank dan bunga yang lebih tinggi. Dengan melakukan pinjaman ke Pemerintah Rusia, pembelian pesawat tersebut juga tidak perlu melibatkan agen.

“Adanya keterlibatan agen membuat dugaan adanya permainan harga dan fee yang harus dibayar,” jelas Adnan.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembelian enam Sukhoi SU 30MK2 ini adalah sebesar USD 470 juta. Per pesawat seharga USD 54,8 juta. Sehingga total dana yang diperlukan sebesar US$ 328,8 juta.

Sisa anggaran rencananya akan digunakan untuk membeli 12 mesin dan pelatihan 10 pilot dengan rencana biaya USD 84,5 juta. Maka dengan perhitungan tersebut, terdapat sisa USD 56,7 juta.

“Sisa anggaran sebesar US$ 56,7 juta tidak dijelaskan untuk kepentingan apa,” imbuh Adnan.

Kejanggalan lain, masih menurut Adnan, adalah penunjukkan PT Trimarga Rekatama sebagai agen pembelian olej Kementerian Pertahanan. Padahal Adnan menambahkan, produsen pesawat Sukhoi, Rosoboronexport, memiliki perwakilan di Jakarta. Dengan adanya perwakilan tersebut, seharusnya pemerintah tidak perlu menunjuk agen untuk pembelian tersebut.

“Ini menjadi bukti kuat keterlibatan agen dalam kejanggalan harga,” tutup Adnan.

(trq/gun)