Pemilu 2014 Mengarah ke Sistem Tertutup

Jakarta - Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tentang UU Pemilu belum menemui titik temu. Namun sudah mengerucut ke beberapa poin seperti sistem pemilu yang tertutup.

"Rencananya dalam pertemuan selanjutnya Rabu depan mudah-mudahan masalah PT bisa semakin dikerucutkan karena berkaitan dengan sistem pemilu dan alokasi kursi. Hampir semua fraksi sepakat dalam sistem lalu dengan sistem terbuka, biaya politik melonjak luar biasa sehingga harus ada terobosan atau jalan keluar untuk atasi hal tersebut, apakah murni sistem tertutup atau alternatif lain," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung usai rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/2/2012).

Dalam pertemuan tadi ada 5 topik utama yang dibahas, yakni masalah Parliamentary Threshold, alokasi kursi di dapil, konversi suara jadi kursi, dan keterwakilan perempuan.

"Dari 5 item utama, baru bisa selesaikan 1 item yaitu terkait keterwakilan perempuan. Melihat pada UU lalu," kata Pramono.

Menyangkut angka PT masih sangat cair. Ada 3 alternatif yakni PT 2,5, 4, atau 5 persen. Tentang konversi suara menjadi kursi semuanya sepakat habis dibagi di dapil. Cara perhitungannya apakah metode kuota atau metode lain, ini blm ada titik temu.

"Utamanya ada 2 yaitu devisor atau metode kuota seperti pemilu lalu, belum ada titik temu. Mengenai pembiayaan dana kampanye akan dibuatkan rumusan oleh pansus untuk diambil kesepakatan dalam rapat konsultasi lainnya," jelas dia.

Semua pimpinan fraksi sepakat UU Pemilu selesai sebelum 5 April. Jalan lobi akan ditempuh, sampai kemungkinan besar akan dilakukan voting.

"Akan buka 3 putaran lagi untuk forum konsultasi. Tadi hampir semua sepakat untuk tidak dilakukan voting. Kami yakini masih ada titik temu untuk tidak voting. Tapi kalau tidak bisa sebelum 5 April tidak bisa mengerucut dari 4 poin utama, mau tidak mau pengambilan keputusan dengan votting harus dilakukan,"tandasnya.

(van/nal)