Temui Rektor, 3 Menteri Tak Redam Mahasiswa Demo Tolak BBM

Temui Rektor, 3 Menteri Tak Redam Mahasiswa Demo Tolak BBM

Muhammad Taufiqqurrahman - detikNews
Kamis, 15 Mar 2012 14:16 WIB
Temui Rektor, 3 Menteri Tak Redam Mahasiswa Demo Tolak BBM
Jakarta - Pertemuan dengan forum rektor Indonesia di Kemendiknas bukan bagian dari tindakan represif ke dunia pendidikan atas maraknya demo mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah menawarkan dialog akademis pada mahasiswa.

"Tidak-tidak. Kita bukan arahnya meredam untuk melarang anak-anak untuk demo, tidak," ujar Mendikbud M Nuh di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2012).

M Nuh bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa serta Menko Polhukam Djoko Suyanto tadi pagi menemui beberapa rektor di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jl Sudirman, Jakarta. Ketiganya menjelaskan subsidi yang akan diberikan pemerintah seperti raskin, BLT, beasiswa siswa miskin dan subsidi angkutan umum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut M Nuh, jika mahasiswa mengkritisi kenaikan harga BBM, maka sebaiknya melalui diskusi di kampus. Tindakan mahasiswa yang menyegel SPBU sangat tidak terpuji.

"Itu yang kita dorong kalau perlu di kampus dibuka dialog mengenai kebijakan BBM ini dari berbagai perspektif. Sehingga di situlah terjadi dialektika," terangnya.

M Nuh juga menyadari, jika kenaikan BBM dilakukan maka akan ada banyak demonstrasi dan masyarakat tidak akan menyukainya. Tidak hanya itu, popularitas pemerintah juga akan turun dengan kebijakan tersebut.

"Kok masih dilakukan? (kenaikan harga BBM). Berarti ada suatu yang lebih penting dari itu. Nah apa yg penting dari itu, itulah yang harus disampaikan lewat dialog publik, dorong diskusi keilmuwan," terang dia.

"Kalau tidak setuju apa dasarnya? dan kalo setuju apa dasarnya? kenapa diambil kebijkan seperti ini," tambah M Nuh.

Mantan Menristek ini juga berpesan agar demonstrasi yang dilakukan tidak sampai merusak fasilitas umum dan mengganggu keamanan. "Kalau anarkis di dalam kampus ya tentu rektor yang bertanggung jawab. Kalau di luar kampus tentu kita kerjasama dengan penegak hukum," ujar M Nuh.

(tfq/nwy)


Berita Terkait