Foto Presiden Tidak Perlu Dipasang di Gedung Parlemen

Jakarta -

Menyikapi perusakan foto Presiden SBY yang dipasang di Lobi Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, oleh Mahasiswa BEM Jabar, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengingatkan perlunya DPR menjaga marwah parlemen dengan menguatkan keseriusan parlemen menjaga tugas pokok sebagai kontrol pemerintah.

"Dalam pelaksanaannya, sepantasnya termasuk tidak memasang foto Presiden di DPR, karena tidak ada argumen masuk akal," ujar Eva dalam pesan singkatnya, Kamis (15/3).

Kata Eva, walau tidak sepenuhnya mempraktikkan trias politica dengan saling keterpisahan secara murni, tetapi prinsip saling independensi antartiga lembaga harus serius ditegakkan sehingga check-balanced dalam demokrasi bisa diwujudkan.

"Dari pengalaman berkunjung di parlemen-parlemen di negara yang demokrasinya maju, tidak akan ditemui pemasangan foto Presiden di parlemen. Demikian ; juga sebaliknya di Istana Merdeka juga tidak memasang foto Ketua DPR, MPR, apalagi Ketua MA," ujarnya.

Karenanya, kata anggota Komisi III ini, Ketua DPR tidak perlu makin mempertegas kesalahan dengan mengkriminalkan tindakan pemecahan foto tersebut karena pemasangan foto Presiden di parlemen sendiri tidak ada legitimasi yang kuat.

"Saya mengusulkan ke depan tidak perlu pasang foto Kepala Negara di Parlemen. Saya justru punya pengalaman memalukan karena anggota Kongres AS menertawakan soal otonomi Parlemen/DPR, terkait pemasangan foto Presiden di Parlemen dan soal pegawai kesekjenan DPR yang masih di bawah kontrol eksekutif-Sekneg," pungkasnya.

(nwk/nwk)