2 Pos Lowong di Sektor Penindakan Bikin KPK Tak Optimal

Jakarta - Dua posisi penting di sektor penindakan, yakni Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan lowong. Pihak KPK pun mengakui, kekosongan ini menimbulkan kurang optimalnya kinerja dalam memberantas korupsi.

"Ya bohong kalau kita bilang tidak ada pengaruh (untuk kinerja KPK)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel Selasa (13/3/2012).

Selain dua posisi di sektor penikdakan tersebut, KPK juga memiliki tiga kekosongan di posisi lain, yakni Ditrektorat Gratifikasi, Biro Sumber Daya Manusia (SDM), dan Deputi Pencegahan.
 
Untuk saat ini, Johan mengatakan secara keorganisasian kekosongan pimpinan kelima bagian itu bisa di-back up atau dipimpin secara rangkap. Misalnya, Direktur Penyidikan yang sekaligus dijabat oleh Direktur Penuntutan sebagai pelaksana tugas.

Menurut Johan, pihaknya tidak begitu saja membiarkan kekosongan posisi pimpinan itu. Selain saling back-up antar bagian, pihaknya juga telah melakukan perekrutan calon pimpinan di masing-masing bagian itu.

Johan mengatakan, pihaknya berharap agar kekosongan pimpinan itu tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Posisi pimpinan di kelima bagian itu harus diisi untuk menjalankan fungsi organisasi kelembagaan.

"Ya kami harapkan kekosongan ini tidak berlangsung lama," ujar Johan.

(/ndr)