.webp)
"Saya sih nggak mau nanggapi Pak Ical ya. Saya tahu beliau nggak ngerti dan mendapatkan masukan yang salah," kata Suryadharma di VVIP Room, JCC, Jl Gatot Subtoro, Jakarta, Senin (12/3/2012).
Suryadharma mengakui isu pemisahan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama amat menarik. Di samping isu perlu ada badan khusus penyelenggara perjalanan ibadah haji dan moratorium untuk pendaftaran baru calon jamaah haji.
"Nanti saya akan jelaskan deh. Ini saya masih susun dulu bahannya," sambung dia.
Ketum DPP Golkar Aburizal Bakrie sebelumnya berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya tidak terus memonopoli penyelenggaraan perjalanan haji. Dia yakin pelimpahan sebagian bisnis tersebut ke penerbangan swasta, bisa memacu persaingan dan berdampak perbaikan layanan bagi calon jamaah haji.
"Saya yakin jika swasta diberikan kesempatan, maka service dan menajemen haji secara umum jadi lebih baik. Berikan 10% saja dari bisnis itu ke swasta, maka akan ada perbaikan," ujar Ical.
Bisnis perjalanan ibadah haji sangat menggiurkan mengingat jumlah jamaah asal Indonesia yang lebih dari 200-an ribu orang terus ditambah kuotanya. Biaya per calon haji juga terus naik hingga mencapai Rp 38 juta, tapi tetap saja pelayanannya dianggap tidak memuaskan.
(lh/mad)
