Rawan Konflik, Perangkat Desa Banyumas Tolak Penyaluran BLT

Purwokerto - Puluhan perangkat desa di Banyumas, Jateng, menolak rencana pemerintah menyalurkan kembali Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka beralasan BLT rawan konflik.

Perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyumas mendatangi Gedung DPRD Banyumas, Senin (12/3/2012).

Para perangkat desa beralasan, berdasarkan pengalamanan tahun 2008 lalu, penyaluran BLT menimbulkan keresahan bahkan konflik di masyarakat. Hal ini terjadi karena kekecewaan dan kecemburuan warga antara yang menerima dan tidak menerima.

"Jika ada kerja bakti, warga yang tak menerima BLT sering beralasan tak mau kerja bakti karena tak menerima dana itu," kata Ketua PPDI, Sudarko.

Selain menimbulkan kerenggangan sosial, penyaluran BLT yang tak tepat sasaran juga rawan menimbulkan konflik antara warga dengan perangkat desa.

"Di Desa Kuntili, Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, seorang perangkat desa diancam dengan senjata tajam oleh salah seorang warga karena yang bersangkutan tidak mendapat BLT," cerita Sudarko yang menjabat perangkat desa di Somakaton, Kecamatan Somagede, Banyumas.

Di Desa Kedawung, Kecamatan Sokaraja, ada perangkat desa yang tidak berani pulang ke rumahnya sampai lebih dari sebulan. Hal ini karena hampir setiap hari ada warga yang datang ke rumahnya, mempertanyakan kenapa dirinya tidak mendapat dana BLT.

"Bahkan di Kecamatan Cilongok, ada perangkat desa yang akhirnya mengundurkan diri karena setiap hari diteror warga gara-gara masalah BLT ini," kata perangkat desa lainnya, Prayitno.

Untuk itu, Sudarko menyatakan, rencana pemerintah pusat menyalurkan BLT sebagai kompensasi rencana kebijakan kenaikan harga BBM, sebaiknya dibatalkan saja. Menurut dia, sebaik apa pun pendataan mengenai warga miskin dilakukan dalam rangka penyaluran BLT ini, keresahan pasti akan terjadi.

Jika memang pemerintah benar-benar berniat membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM, maka sebaiknya digunakan pola padat karya. Cara seperti ini, selain lebih banyak manfaatnya, juga tidak akan menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat.

(trw/trw)