Usamah: Elit PPP Jangan Paksakan Kehendak Dukung Mega

Jakarta - Sekjen Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam menyatakan Pengurus Harian Pusat (PHP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak bisa memaksakan kehendak para kader dan simpatisan PPP untuk medukung pasangan Mega-Hasyim. Apalagi pemaksaan itu diikuti dengan ancaman untuk mengambil tindakan organisasi bagi mereka yang menentangnya. Tindakan organisasi itu hanya dapat dilaksanakan bila capres-cawapres yang maju dalam Pilpres putaran kedua adalah kader PPP."Sedangkan Mega-Hasyim bukan kader PPP. Bahkan Pak Hasyim dalam Pemilu 1999 pernah menginstruksikan warga NU untuk mendukung PKB, sehingga suara PPP merosot tajam. Ini sangat menyakitkan," kata Usamah Hisyam kepada wartawan di kantor DPP Parmusi, Jl. Tebet Dalam Raya, Jakarta, Rabu (4/8/2004).Menurut mantan anggota Komisi I DPR RI ini, ancaman Wakil Ketua Umum PPP Alimarwan Hanan untuk mengambil tindakan organisasi terhadap kader partai yang mengabaikan keputusan partai sangat berlebihan dan bertentangan dengan semangat demokrasi serta prinsip perjuangan partai. "Kalau elit PPP memutuskan mendukung Mega-Hasyim, silakan saja. Tapi, jangan sekali-sekali memaksakan kehendak agar para kader dan simpatisan PPP mengikuti keputusan tersebut. Mereka tidak akan mengikuti putusan itu, karena kurang sesuai dengan semangat dan nilai perjuangan PPP sebagai partai Islam," kata Usamah.Sebagai partai yang berazaskan Islam, menurut Usamah, seharusnya dalam mengambik keputusan elit PPP lebih mengedepankan orientasi terhadap nilai-nilai perjuangan Partai. Dan bukan menonjolkan orientasi pragmatisme kekuasaan dari elit partai semata, sehingga mengabaikan aspirasi ummat pendukungnya di tingkat bawah. Enam prinsip perjuangan partai, menurut penulis buku biografi SBY dan Koordinator Media Center SBY ini, harus tetap menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Salah satunya adalah prinsip istiqomah (konsisten) terhadap nilai-nilai dasar perjuangan partai."Dalam Rapim PPP menjelang Sidang Umum MPR RI 1999, PPP sangat vokal menolak untuk memilih presiden wanita. Tapi mengapa saat ini berubah. Padahal para elit partai yang memutuskan hampir sama, dipimpin Ketua Umum Hamzah Haz," gugat Usamah.Menurut Usamah, selama ini PPP tidak pernah mendukung apalagi memilih Megawati sebagai Presiden RI. Dalam Sidang Umum MPR RI 1999, PPP mendukung Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan mengajukan Hamzah Haz sebagai wapresu, namun kemudian dikalahkan oleh Megawati. Bila kemudian dalam Sidang Istimewa MPR RI 2001 Hamzah Haz terpilih menjadi wakil presiden, mendampingi Megawati yang menggantikan Abdurrahman Wahid, hal ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme konstitusional. "Mundurnya pak Faisal Baasir sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai cermin delegitimasi terhadap keputusan DPP PPP. Banyak kader PPP di tingkat akar rumput yang menolak dukungan terhadap Mega-Hasyim seperti sikap pak Faisal," tandas Usamah.Sebagai organisasi yang selama ini dikenal sebagai pilar pendukung PPP, kata Usamah, Parmusi sendiri dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Jakarta 22-23 Februari lalu telah menetapkan kriteria pemimpinan nasional yang harus didukung dalam pilpres. Pertama, seorang yang religius, amanah, jujur, dan anti-KKN serta mampu membaca dan menampung jeritan hati nurani rakyat. Kedua, seorang negarawan yang mampu menjadi Kepala Negara untuk menyelamatkan dan mempertahankan keutuhan negeri ini dalam kerangka NKRI. Ketiga, seorang yang memiliki kemampuan leadership untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintahan. Keempat, seorang yang memiliki visi pembangunan ekonomi nasional yang memadai."Kalau dalam pilpres putaran kedua tinggal dua calon, yakni Megawati-Hasyim dan SBY-JK, maka kriteria tersebut lebih dekat dengan SBY-JK," tandas Usamah. (gtp/)