"Saya katakan data ini valid. Saya tidak mengarang, karena kalau mengarang dosa itu. Hanya saat ini, kami menerima dan sedang memproses data dari bank dan sedang kita lakukan analisis," ujar Ketua PPATK M Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2012).
Yusuf mengatakan, jika PPTAK sudah menganalisis transaksi tersebut maka nantinya disebut hasil analisis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusuf menegaskan, bahwa angka 2.000 itu adalah angka jumlah transaksi, bukan angka jumlah anggota DPR yang melakukan transaksi. Menurutnya satu orang bisa melakukan 300 sampai 400 transaksi.
"Analisis ini tidak akan didiamkan. Yang pasti akan kami proses. Tolong dipahami, karena 2.000 transaksi ini perlu teknologi untuk mengungkapnya," ungkap Yusuf.
Menurut Yusuf, transaksi mencurigakan itu dilihat dari transaksi satu orang mencapai 200 transaksi.
"Belum lagi bicara jumlah. Tidak punya perusahaan, tidak menggaji buruh, banyak sekali transaksi yang keluar masuk," paparnya.
"Satu hal lagi yang membuat PPATK curiga. Transaksi ini tunai atau cash. Sewajarnya, transaksi dalam jumlah besar itu lebih aman dilakukan dengan transfer, untuk meminimalisir risiko. Kalau dengan tunai, berarti menanggung risiko. Ini mungkin yang diartikan sebagai uang dari kolong meja," ucap dia.
(ega/nwy)
