Pengelola SMK Dhuafa Sedih Tak Ada Pejabat yang Membela

Padang - Ibrahim, ketua Yayasan Bakti Nusantara Isafat (YBNI) selalu pengelola SMK Dhuafa, menyesalkan pihak-pihak yang mengerti dunia pendidikan, tapi tidak turun tangan membela keberadaan SMK untuk para anak yatim dan keluarga miskin itu."Kami menyesalkan pihak yang mengerti persoalan yayasan, mau saja dikangkangi gubernur," kata Ibrahim saat mengadukan nasib sekolahnya ke Komisi E DPRD Sumbar, Jl.Khatib Sulaiman, Padang, Rabu (4/8/2004).Pihak yang dimaksudnya misalnya Wakil Gubernur Sumbar Fajri Ahmad. "Beliau adalah orang pendidikan yang pernah menjadi Rektor Universitas Bung Hatta. Juga Kepala DInas Pendidikan Kota Padang Dr Marjohan dan Komdaham Sumbar (sebangsa Komnas HAM). Mengapa mereka tidak berpihak pada nasib anak-anak?" sesal Ibrahim.Ratusan siswa SMK Dhuafa tidak bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan normal karena gedung sekolah yang selama ini mereka tempati (eks asrama Transito Depnakertrans di Jalan S Parman), akan diambil oleh Pemprov Sumatera Barat (Sumbar), dan digunakan untuk keperluan lain.Gedung tersebut adalah milik Pemprov Sumbar, yang dipinjampakaikan kepada YBNI, selama dua tahun, terhitung sejak 31 Maret 2001, sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara, antara Pemprov Sumbar dengan YBNI.Berdasarakan Surat Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Nomor: 011/143/V/Perl-2004 perihal pengembalian Asrama Transito kepada Pemprov Sumbar, tertanggal 31 Mei 2004, YBNI harus mengembalikan gedung kepada Pemprov Sumbar, paling lama satu bulan sejak surat Sekda disampaikan. Berarti, paling lama akhir Juni pihak YBNI harus meninggalkan gedung itu.30 RibuIbrahim lebih lanjut menyatakan, menurut data terakhir yang berhasil dikumpulkannya, hampir 30 ribu tamatan SLTP di Sumbar tidak dapat melanjutkan ke SLTA karena persoalan biaya dll."Mereka juga aset negara yang berhak mendapat perhatian. Apa mereka akan dibiarkan terlantar tanpa pendidikan hanya karena biaya tidak ada? Apa mereka dibiarkan jadi rampok, jadi WTS dsb?" sergah Ibrahim.Ibrahim juga menyatakan, sampai Selasa malam, guru-guru masih menerima laporan dari siswanya bahwa Satpol PP Sumbar masih mencoba menghasut siswa SMK Dhuafa dengan menyebutkan mereka telah dimanfaatkan guru-guru mereka untuk mencari kepentingan pribadi dengan alasan anak miskin, anak terlantar, dsb.Tidak DigajiSementara, Kepsek SMK Dhuafa Munandar menyatakan, dia bekerja di SMK Dhuafa tidak digaji. "Rumah saja saya masih kontrak, itu pun cari kontrakan yang paling murah," ceritanya.Dalam dengan pendapat dengan Komisi E, ada seorang guru perempuan yang menceritakan pengalamannya menuntut ilmu hingga menggondol gelar sarjana. Dia mengaku dari keluarga miskin yang harus berusaha keras agar bisa mencicipi bangku sekolah.Sambil mencucurkan air mata, guru muda itu menceritakan bahwa dia adalah lulusan terbaik di universitasnya. Lalu dia mendapat tawaran ikatan dinas dan beasiswa S2. Tapi tawaran itu ditolaknya. "Karena saya tahu di Padang ada SMK Dhuafa. Saya memutuskan mengajar di situ, tanpa gaji, kalau ada honor sedikit, ya dikasih sedikit," paparnya.SolusiDalam kesempatan itu, Komisi E DPRD menawarkan dua solusi yang terkesan klasik. Pertama, akan membicarakan lebih dulu masalah itu dengan Ketua DPRD Sumbar. Kedua, seperti ide Gubernur Sumbar, sebaiknya para siswa dipindahkan ke sekolah-sekolah yang ada di Sumbar.Pengelola SMK Dhuafa menolak usul itu, utamanya yang kedua. Sebab jika dipindahkan ke sekolah lain, tidak ada jaminan para siswa mau sekolah seperti biasa. "Mereka terbiasa hidup susah. Kalau nantinya mereka masuk ke kelompok the have khawatirnya mereka minder, lalu tidak mau sekolah lagi," kata Ibrahim."Kalau mereka dipindahkan ke sekolah lain, berarti SMK Dhuafa resmi bubar. Yang kami inginkan sebenarnya adalah ada sekolah gratis untuk kaum dhuafa, siapa pun pengelolanya. Jika kami tidak mengelola, ya biarlah Pemprov yang mengelola, asal ada sekolah gratis semacam itu, tidak peduli pengelolanya," demikian Ibrahim. (nrl/)