Waspadai 3 Masalah Saat Pencalonan Gubernur DKI!

Jakarta - Pemilukada DKI bakal digelar pada 11 Juli mendatang. Menjelang perhelatan akbar warga DKI ini pantas diwaspadai 3 hal yang mungkin muncul. Apa saja?

"Pencalonan adalah tahapan yang sangat rawan, dan tahap yang lumayan kritis. Pertama, masalah di internal partai," ujar Ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro, dalam Sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan pencalonan gubernur-wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dari Unsur Partai Politik di Hotel Lumire, Senen, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Masalah internal yang dimaksud Juri termasuk juga adanya calon ganda atau pengurusan ganda partai. 
Agar pencalonan berjalan baik, maka sebelum mengajukan calon partai sebaiknya masalah kepenguruan partai atau calon yang akan diusung sudah selesai.

Masalah kedua terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan sebenarnya sudah diserahkan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pada RSPAD Gatot Soebroto. "Namun dalam hal ini belum ada kata sepakat, apakah biaya pemeriksaan ditanggung oleh KPU atau masing-masing partai," sambung Jury.

Masalah ketiga terkait pendaftaran pemilih atau daftar pemilih tetap (DPT). Dia menyebutkan ada kelemahan yang mendasar menurut DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan KOMNAS HAM terkait DPT pada pemilu tahun 2009. Agar masalah tersebut tidak terulang, KPUD berharap pada partai-partai untuk membantu megurangi masalah DPT ini. 

"Kita justru berharap dapat mengulang dan memperbaiki pilkada DKI tahun 2007 yang relatif aman dan lancar," harap Jury.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pokja Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Djamaluddin Faisal Hasyim, menyebut syarat lulus pendaftaran calon oleh parpol yakni parpol memiliki 15 persen wakil di DPRD. Jika dimatematikakan menjadi 14,1 kursi.

"Tapi berdasarkan peraturan KPU No 13 jika ada desimal, maka dibulatkan ke atas. Maka dalam hal ini 15 kursi menjadi syarat untuk lolos pendaftaran calon," kata Djamaluddin.

Ditambahkan dia, pada 20 Maret hingga 9 Maret adalah masa pemeriksaan berkas. 7 Hari pertama merupakan pemeriksaan berkas calon dari partai dan perseorangan. Selanjutnya pada hari ke-8 hingga 21 adalah perbaikan berkas.

"Data pemlih yang akan digunakan oleh KPUD diperoleh dari data yang dimiliki Dinas Pendudukan dan pecatatn sipil Jakarta yaitu sebanyak 7.545.989 orang pemilih, sebagai data dasar pemilih yang akan dimutakhirkan oleh KPUD. Sementara tempat pemungutan suara (TPS) yang akan disediakan oleh KPUD berjumlah 15.021 TPS," papar Djamaluddin.

(/nwk)