Mendagri: Jadi Anggota DPR Tak Selalu Mahal

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi berpendapat perlu ada pembatasan biaya kampanye. Hal itu agar pemilu tidak dianggap mahal.

"Prinsipnya harus ada pengaturan (biaya kampanye) agar jangan ada konotasi pemilu itu mahal," kata Gamawan usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2012).

Dengan demikian, Gamawan mengatakan paradigma bahwa untuk menjadi anggota DPR harus kaya akan tertampik. Sebab, tidak lagi banyak pengeluaran untuk berkampanye.

"Jangan ada konotasi untuk jadi anggota DPR itu selalu mahal," ujar Gamawan.

Pembatasan biaya kampanye itu, menurut Gamawan, juga harus disandingkan dengan pengontrolan cara kampanye. Misalnya, pembatasan waktu, pembatasan aturan, dan tempat yang dibolehkan untuk melakukan kampanye.

"Barangkali walaupun dibuat, tetapi belum tentu bisa efektif kalau caranya tidak jelas," ungkap Gamawan.

Gamawan masih khawatir akan mahalnya belanja kampanye. Sebab, pengaturan biaya itu bukan sepenuhnya dari peserta, justru pendukunglah yang terjun langsung soal ini. Ia mencontohkan pembuatan baliho dan spanduk yang dibuat pendukung.

"Itu bagaimana mengontrolnya. Itu yang kita khawatirkan," kata Gamawan.

(van/aan)