Jangan Ada Politik di Balik Pengangkatan Guru Honorer

Jakarta - Masih banyak guru-guru honorer yang belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Karena putus asa, beberapa waktu lalu guru-guru honorer bahkan menggeruduk Istana Negara. Praktisi pendidikan Didik J Rachbini mengingatkan jangan sampai ada politik di balik pengangkatan guru honorer.

"Sekarang menurut saya, kan memang ada 'proses-proses politik' yang terjadi dalam pengangkatan guru. Namun politiknya ini jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bisa busuk," ujar Didik dalam diskusi Forum Kebijaan Anggaran Pendidikan di Program Pascasarjana Paramadina, SCBD, Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Dia sepakat pengangkatan guru honorer menjadi PNS tidak boleh mengurangi standar guru yang ada. Kesempatan guru honorer menjadi PNS tidak boleh ditutup, namun proses yang dilalui harus berjalan baik dan sesuai peraturan.

Tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut guru itu ibarat mesin atau otak. Mesin inilah penghasil output. Butuh mesin yang baik untuk menghasilkan output yang baik.

Untuk meningkatkan kualitas guru dilakukan antara lain dengan meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Didik, tunjangan untuk guru sudah meningkat, namun masih belum merata. Apalagi hanya PNS saja yang sejahtera, dan hal yang sama belum dirasakan oleh guru honorer. Padahal guru honorer jumlahnya banyak.

"Dalam hal ini memang ada guru honorer yang hampir berjumlah 1 juta. Nah sekarang yang mengangkat guru honorer ini kan daerah sendiri, yaitu sekolah masing-masing yang membutuhkan, sehingga proses rekrutmennya bersifat internal sekolah," papar Didik.

Mantan Rektor Universitas Mercu Buana, Prof Suharyadi, berpendapat senada. Menurut dia ada ketidakadilan ketika guru honorer kurang mendapat perhatian.

"Jika kita bicara persentase kira-kira 70 : 30 persenlah. 70 Persen yang honorer dan 30 persen yang tetap. Artinya dalam satu sekolah 70 persen tidak dapat tunjangan, honornya kecil, harus melakukan tanggung jawab sama dengan yang dapat honor lebih banyak sama tambahan honor pemerintah. Ini kan sangat mempengaruhi guru untuk mengajar," ujar Suharyadi.

Dia mengatakan tidak dapat membayangkan guru dengan pendapatan yang rendah bisa mengajar dengan baik. Beberapa guru honorer di daerah mengaku pendapatannya tak kurang dari Rp 200-300 ribu per bulan. Dengan bebab hidup yang tinggi, pendapatan sebesar itu dirasa sulit untuk mencukupi.

"Bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa belajar dengan baik? Inilah masalah-masalah yang harus ditangani dengan serius. Kalau tidak ini ke depan semakin amburadul situasinya," ucap Suhardi.




(vit/nwk)