Reformasi Birokrasi di Pajak Dipertanyakan

Jakarta - Pemerintah sudah memberlakukan remunerasi, namun kasus dugaan penyelewengan oleh oknum Pajak masih terjadi. Wasekjen Transparency International Indonesia, Luky Djani menyatakan, hal itu adalah bentuk kegagalan reformasi birokrasi pemerintah.

"Upaya reformasi birokrasi selama bertahun-tahun sejak 2004 dalam membenahi Kementerian Keuangan, Pajak, Bea dan Cukai mengalami kemunduran," kata Luky dalam diskusi 'Pembajak Pajak' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2012)

Luky mengatakan pada awalnya ia sangat optimis pada pemerintah, namun sekarang apa yang diupayakan dahulu itu mendadak mengkhawatirkan. Walaupun remunerasi sudah diterapkan, kode etik dan semua prosedur ditegakkan.

"Ternyata kasus (penggelapan) ini tetap muncul. Kasus DW, Gayus itu hanya bagian kecil saja," tambah Luky.

Luky yakin, ada lagi selain Gayus dan Dhana yang mungkin saja bermain lebih lihai. Walau tentu perlu ada pembuktian hukum. "Mungkin ada lagi yang lebih besar," imbuhnya.

(rvk/ndr)