DPR Dorong Pembentukan Badan Otoritas Pangan

Jakarta - Pembentukan badan otoritas pangan sangat mendesak. Hal itu dikarenakan fungsi manajemen pemenuhan pangan nasional dua badan pangan seperti badan ketahanan pangan dan badan urusan pangan sudah tidak bisa dimaksimalkan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Seminar yang bertema "Telaah Kritis Revisi UU tentang Pangan dan Kesejahteraan Petani", yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jumat (2/3/2012).

"Badan ini merupakan reinkarnasi dari dua badan yakni Badan Ketahanan Pangan dan Perum Bulog," kata politisi Partai Demokrat dapil Cirebon ini.

Menurut Herman, berbicara pangan bukan sekadar berbicara beras semata, akan tetapi berbicara pembudiayaan ikan, nelayan, dan pelaku usaha sebagai produsen pangan. Ketua Departemen Pertanian DPP PD ini mengatakan Badan Otoritas Pangan ini memiliki tugas utama untuk menjalankan arah pembangunan pangan.

"Yakni terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan. Dengan begitu, tercapai kondisi ketahanan pangan, ketersediaan pangan dan keamanan pangan. Sehingga menghasilkan pangan bergizi, sehat, aman, dan sesuai dengan keyakinan masyarakat," tutur Herman.

Sementara itu ditempat sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan agar tercipta kemandirian pangan, maka harus diciptakan Gerakan Nasional Produksi pangan. Jafar menilai, Kemandirian Pangan merupakan bagian dari ketahanan nasional sehingga tidak diintervensi oleh bangsa lain.

"Jangan sampai urusan pangan kita dicampuri negara lain dan kita mengalami ketergantungan pangan negara lain," katanya.

Jafar menambahkan, untuk mencapai kemandirian pangan, dibutuhkan keseriusan dan kerjakeras. "Kepedulian terhadap petani harus ditingkatkan. Persoalan pangan bukan persoalan main-main. Ini berbicara perut. Jangan sampai urusan pemenuhan perut bangsa kita diracuni oleh bangsa lain," ujarnya.




(ega/van)