Menko Polhukam: Pembentukan Badan Keamanan Laut Sedang Dimatangkan

Jakarta - Wacana pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai pengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) terus dimatangkan. Pemerintah masih membuat undang-undang atau peraturan yang sinkron sehingga bisa menaungi Bakamla.

"Memang ada wacana tentang pembentukan Badan Keamanan Laut. Tapi sekarang ini masing-masing stakeholder di kita kan ada 7. Di antaranya Angkatan Laut, Kepolisian Air, Kementerian Kelautan Perikanan, Perhubungan Laut, dan banyak stake holder lainnya," jelas Menko Polhukam, Djoko Suyanto.

Hal itu disampaikan Menko polhukam di sela-sela acara Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Course di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/3/2012).

Masing-masing dari stakeholder di laut itu memiliki undang-undang yang menaunginya. Nah, pembentukan badan baru pengganti Bakorkamla ini harus sinkron dengan UU itu.

"Masing-masing memiliki dasar undang-undang, sementara Badan Keamanan Laut harus mengacu pada undang-undang. Ini sedang kita sinkronkan. Kan tidak boleh membentuk badan baru tapi melanggar undang-undang yang sudah ada. Saat ini sedang kita matangkan," tuturnya.

Oleh karena itu, Menkopolhukam menambahkan yang tepat saat ini adalah Bakorkamla. "Sehingga masing-masing tidak bekerja sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri hingga tidak tabrakan satu sama lain," imbuhnya.

Sebelumnya, Bakorkamla menggagas untuk bisa diubah menjadi Bakamla. Badan ini tidak hanya menjadi wadah koordinasi, namun diharapkan juga bisa menegakkan hukum di laut. Bakamla diharapkan Bakamla menjadi lembaga struktural, di bawah presiden, bukan seperti Bakorkamla yang hanya menjadi lembaga non struktural.


(nwk/nvt)