KPU & Wiranto Sama-sama Lemah

Jakarta - Baik pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun tim Wiranto-Salahuddin, berada dalam posisi yang lemah dalam sengketa hasil pemilihan presiden yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua pihak sebenarnya tidak mempunyai data akurat jumlah TPS yang melakukan pernghitungan ulang dan tidak."Saya yakin pihak Wiranto tidak punya data rinci jumlah TPS yang tidak melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tercoblos tembus pada 5 Juli lalu yang mereka. Di sisi lain, KPU juga demikian," kata anggota KPU, Mulyana W. Kusumah, di ruang kerjanya, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (3/8/2004).Namun demikian, dirinya tetap optimis dapat memenangkan perkara tersebut di MK. Sebab yang wajib mengajukan bukti-bukti dalam persidangan adalah pihak pemohon, bukan KPU sebagai termohon.Alat bukti yang dimaksud antara lain berupa salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan atau rekapitulasi suara, keberatan saksi yang dilegalisasi KPU di setiap jenjang, atau hasil penghitungan yang dilakukan kepolisian, Panwaslu, maupun pemantau pemilu.Berkenaan dengan hal tersebut, Mulyana meminta MK untuk mencermati dengan jeli data tabulasi internal yang diajukan kubu Wiranto sebagai salah satu alat bukti. Data tersebut menunjukkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara di 26 provinsi. Sehingga pasangan yang dicalonkan Partai Golkar tersebut kehilangan 5,4 juta suara dan gagal melaju ke pilpres putaran II."Kalau alat bukti tidak lengkap, permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan penetapan hasil pilpres dalam SK No. 79/2004 tidak bisa dibatalkan," tegasnya.Secara pribadi Mulyana menduga, motivasi utama tim Wiranto-Salahuddin memperkarakan munculnya surat edaran (SE) No. 1151/2004 tentang disahkannya surat suara tercoblos tembus dalam gugatan sengketa hasil pilpres ke MK adalah untuk menunjukkan semrawutnya kinerja jajaran penyelenggara pemilu. (nrl/)