"Hal itu sesuai UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 213 ayat (2) huruf a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun," kata Ketua BK DPR, M Prakosa, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Prakosa menuturkan UU tersebut jelas mengatur sanksi tersebut. Jadi nantinya kalau Angie terus tak hadir dalam rapat-rapat di DPR, BK bisa merekomendasikan pemecatan ke FPD DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini Angie masih tetap menerima gaji karena masih berstatus sebagai anggota DPR. "Hak-haknya masih diberikan, sampai saat ini karena dia masih tercatat anggota DPR,"tandasnya.
(van/nrl)
