"Australia berkomitmen penuh terhadap keutuhan wilayah dan persatuan nasional RI, termasuk kedaulatannya atas provinsi-provinsi di Papua. Ini merupakan kewajiban dasar Traktat Lombok antara Australia dan Indonesia," jelas atase pers Kedubes Australia, Ray Marcelo, dalam siaran pers, Selasa (28/2/2012).
Ray menjelaskan, dalam sistem pemerintahan Australia, kebijakan luar negeri ditentukan oleh Pemerintah. Dan dalam hubungan dengan Indonesia, Traktat Lombok mendapat dukungan partai-partai terbesar di parlemen Australia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menuding ada niatan negatif dari ikut berkumpulnya sejumlah anggota parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.
Selain parlemen Australia, ada juga aktifis serta parlemen dari negara-negara pasifik yang hadir dalam pertemuan itu. Mulai dari Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan beberapa wilayah lainnya.
"Kegiatan kaukus ini sesungguhnya dapat diartikan sebagai upaya intervensi terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI," jelas Hasanuddin kepada detikcom, Minggu (26/2).
(ndr/vit)