"Bagaimana pun empat pilar harus menjadi harga mati," tegas Mega dalam acara peluncuran buku yang berjudul 'Empat Pilar untuk Satu Indonesia' di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Empat pilar itu adalah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI. Untuk itu Mega mengajak seluruh eleman bangsa untuk terus bisa menanamkan dan mensosialisasikan ideologi ini bagi seluruh masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan bahwa gagasan Empat Pilar Kebangsaan bukanlah murni dibuatnya sendiri, namun merupakan gagasan bersama yang dielaborasi oleh para pimpinan lembaga negara itu.
Selama ini, ada kesan bahwa gagasan Empat Pilar Kebangsaan -Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI- adalah monopoli PDI Perjuangan, partai yang didirikannya bersama istrinya sekaligus Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri.
Padahal, ujar Taufiq, aslinya ide untuk mengenalkan Empat Pilar sebagai dasar hidup dan praksis negara Indonesia justru terutama datang dari para wakilnya di MPR.
Para wakil ketua MPR yang dimaksud Taufiq adalah Meilani Leimena Soeharly dari Fraksi Partai Demokrat, Hajriyanto Thohari dari Fraksi Partai Demokrat, Lukman Hakim Saefuddin dari PPP, dan Farhan Hamid yang merupakan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Aslinya gagasan empat pilar itu datang dari wakil-wakil saya, cuma saya yang dipaksa bicara," canda Taufiq.
Dia melanjutkan bahwa ide Empat Pilar menjadi semakin besar karena didukung juga oleh para pimpinan fraksi di MPR.
Semangat kebersamaan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi 'rukunnya' seluruh fraksi di MPR, beda dengan fraksi di DPR yang kerap 'berantem'.
"Jadi ini dilakukan bersama-sama dengan para pimpinan fraksi, yang sekaligus melaksanakannya dalam bentuk satu fraksi MPR," ujar Taufiq yang disambut tepuk tangan hadirin yang menghadiri acara itu.
Dia mengaku bahwa keberhasilan Gerakan Empat Pilar didukung juga oleh dukungan dari para pimpinan Pemerintah serta lembaga tinggi negara lainnya. Juga didukung oleh masyarakat, yang terbukti dari hasil survei MPR beberapa waktu lalu, bahwa mayoritas rakyat mengakui prinsip itu, kata Taufik.
"Adalah kehendak sejarah apabila Indonesia lahir dari keberagaman. Kebhinekaan adalah kekayaan negara yang harus diterima dengan baik, beraneka ragam tapi masih satu dalam Indonesia," tandas Taufiq.
(mpr/nrl)











































