Kurangi Overcapacity LP, Pemerintah Sebaiknya Beri Grasi Massal

Jakarta - Kerusuhan yang terjadi di LP Kerobokan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Betapa pentingnya menyelesaikan masalah kelebihan kapasitas di lapas. Pemerintah lantas didesak untuk membuat kebijakan grasi massal sembari menunggu pembangunan lapas baru selesai.

"Kita mengusulkan mengurangi overcapacity itu. Salah satu yang sudah dilakukan Ditjen PAS adalah percepatan pembebasan bersyarat atau grasi massal," ujar Deputi Direktur Program Center for Detention Studies (CDS) Gatot Goei saat dihubungi detikcom, Rabu (22/2/2012).

Center for Detention Studies adalah suatu organisasi non-profit yang didirikan atas inisiatif para aktivis HAM dan akademisi yang fokus pada reformasi tempat-tempat penahanan di Indonesia.

Menurut Gatot, kondisi di LP Kerobokan sudah melebih batas hingga 300 persen. Kapasitas LP hanya muat 300-an orang, tapi diisi 1.000-an napi. Hal ini pun bukan terjadi 1-2 bulan lalu. Tapi sudah terjadi dari masa beberapa menteri sebelum Menkum HAM Amir Syamsuddin. Jika penyelesaian overcapacity ini harus menunggu pembangunan lapas baru selesai, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Tempat baru logikanya panjang prosesnya, bisa selesai 1-2 tahun. Belum rekrutment sumber daya manusianya. Itu terlalu lama," katanya.

Gatot berpendapat pembebasan bersyarat terhadap para napi sebenarnya sudah pernah dilakukan di tahun 2008-2010. Dan hal itu pun berhasil karena rata-rata per tahunnya bisa mengurangi 20.000 napi. Sementara grasi massal juga sudah pernah dilakukan pada zaman Menkum HAM Patrialis Akbar. Napi yang sudah menjalani 2 tahun masa penjara atau melakukan kejahatan ringan bisa diberikan grasi oleh pemerintah.

"Itu bisa dilanjutkan. Alternatif lain bisa juga napi-napi yang hukumannya ringan seperti 6 bulan pidana atau rolling cuti bebas," ungkapnya.

Jika permasalahan overcapacity ini tidak segera diselesaikan, lanjut Gatot, otomatis insiden di LP Kerobokan bisa saja terjadi di LP lainnya di Indonesia.

"Petugas nggak mampu kendalikan itu. Dampaknya juga negatif. Harusnya petugas bisa mengembalikan kepribadian napi sekarang jadi nggak tercapai," jelasnya.

(gus/nrl)