Ray Rangkuti: Uang untuk Pengaruhi Persepsi Publik, Itu Money Politics

Jakarta - Money politics alias politik uang yang dianggap wajar oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mejadi buah bibir. Namun sebenarnya apa itu definisi money politics?

"Semua uang yang dikeluarkan untuk merayu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan memberikan uang, itu namanya politik uang," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, saat dihubungi detikcom, Selasa (21/02/2012).

Dijelaskan Ray, uang yang dikeluarkan itu dapat mempengaruhi persepsi publik mengenai pilihannya. Lalu, apa semua uang yang dikeluarkan partai untuk kelompok tertentu adalah money politics?

"Bagi saya itu masih diperdebatkan," tutur Ray.

Menurut Ray, soal uang transportasi, uang lelah, uang hotel, uang apresiasi, itu belum tentu money politics. Sebab, hal itu belum tentu mempengaruhi persepsi publik untuk memilih atau tidak.

"Namun di kita, itu disebut politik uang," ujar Ray.

Lebih lanjut dikatakan Ray, politik uang itu dapat dilihat dari konteksnya. Dicontohkannya antara kampanye dan kongres, itu berbeda. Di kongres, misalnya, biasanya panitia telah menyediakan hotel dan makan.

"Kalau masih dikasih (uang hotel dan makan), itu wajar dipertanyakan," terang Ray.

Sementara, untuk kampanye, jika masyarakat umum datang ke lokasi kampanye kemudian dikasih uang atau diberi ongkos, itu belum dapat dipastikan sebagai bentuk politik uang.

"Menurut saya itu belum politik uang karena belum tentu masyarakat itu nanti akan memilih, bisa jadi setelah pulang mereka tidak memilih," imbuh Ray.

Pembicaraan alot soal money politics itu bermula dari tanggapan terhadap nyanyian Nazaruddin terkait aliran dana yang masuk ke kongres Partai Demokrat (PD). Nyanyian Nazaruddin itu dibantah sejumlah pengurus PD, namun soal fenomena money politics di sebuah kongres partai, menurut Waketum PD, Max Sopacua, merupakan hal yang biasa.

"Kalau ada yang disebut sebagai uang apresiasi, uang lelah, karena ingin dipilih dan mendapat suara itu wajar-wajar saja. Di mana saja, di kongres mana saja, di Munas mana pun terjadi hal yang sama, yang sekarang ini disebut money politics," kata Max saat ditemui wartawan di Gedung DPR.

Menurut Max, praktek money politics dalam usaha memenangkan seorang calon adalah hal yang wajar di sebuah kongres partai politik. Selama sumber dana yang digunakan adalah uang pribadi, bukan uang negara.

"Saya kira kalau itu mempergunakan dana yang ada kaitannya dengan APBN itu salah besar. Tapi kalau menggunakan dana pribadi nggak jadi soal, terserah yang punya," jelas Max.

(ans/nvt)