.webp)
"Jadi supaya data ini tidak menjadi sumber teror dan untuk mengklarifikasi nama baik orang-perorang lebih baik ke proses hukum," kata Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2012).
Menurut Anis, sebaiknya PPATK tak sekadar melempar wacana. Semua harus jelas, kalau memang menyimpang ya harus segera dituntaskan ke penegak hukum.
"Membiarkannya menjadi isu seperti itu bisa membuat teror kepada DPR," ujar Anis.
Apalagi, imbuh Anis, selama ini banyak laporan PPATK yang tak ditindaklanjuti. Jadi belum ada kepastian apakah laporan PPATK mengindikasikan pelanggaran hukum.
"Karena banyak kasus rekening gendut polisi kan tidak ada kelanjutannya. Jadi ini dituntaskan saja supaya jelas,"tegas Anis.
PPATK menyatakan sedang menganalisis terhadap 2.000 rekening anggota DPR. Namun pernyataan yang ditulis dalam jawaban resmi PPATK ini dicoret dengan stabilo hitam.
"Saat ini PPATK sedang melakukan proses atas lebih dari 2.000 laporan terkait dengan anggota DPR dimanta mayoritas transaksi dilakukan oleh anggota Banggar DPR," tulis Ketua PPATK M Yusuf dalam materi rapat dengar pendapat PPATK dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2012). Tulisan tersebut dicoret stabilo warna hitam.
Saat dikonfirmasi anggota DPR, Ketua PPATK memberikan penjelasan. Bahwa pernyataan tersebut tak dibuka sekarang karena proses analisis masih berlangsung.
(van/lh)
