SBY & Lembaga Tinggi Negara Juga Bahas Ormas Anarkis

Jakarta - Ada banyak topik yang dibahas dalam pertemuan Presiden SBY dan pimpinan lembaga tinggi negara. Selain membahas Pemilu 2014, pertemuan tertutup itu membahas masalah organisasi masa atau ormas.

"Tentu berkaitan dengan ormas, semua bicara. Ada MA bicara hukum dalam kaitannya membangun demokrasi. BPK (bicara) akuntabilitas, DPR (bicara) bagaimana politik," kata Ketua DPR Marzuki Alie saat ditanya topik lain yang dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut.

Hal ini disampaikan Marzuki sebelum menghadiri pertemuan SBY dan lembaga tinggi negara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2012). Lembaga tinggi negara yang hadir adalah pimpinan DPR, MPR, DPD, Ketua MK, Ketua MA, dan Ketua BPK.

Marzuki menjelaskan pertemuan Presiden SBY dengan pemimpin lembaga tinggi negara rata-rata digelar 3 bulan sekali. Tema kali ini yang diangkat adalah membangun demokrasi yang baik menuju pemilu 2014.

Dikatakan dia, pertemuan ini sifatnya berdiskusi karena lembaga-lembaga negara dibentuk berdasarkan amanat konstitusi. Artinya, semua bertanggung jawab pada persoalan.

"Dengan tidak ada intervensi kewenangan, kita bicara dengan kapasitas masing-masing. Makanya setiap pertemuan ada tema. Sekarang ini, kita membicarakan tentang bagaimana membangun demokrasi yang baik menuju pemilu 2014," ujar dia.

Marzuki berharap demokrasi pada tahun 2014 lebih baik dari pengalaman masa lalu tahun 2009.

"Ada persoalan di masa lalu seperti daftar pemilih, data kependudukan ada yang dobel, ada yang tidak terdaftar. Ini bagaimana tidak terjadi lagi. Jadi ada hal-hal yang kita bicarakan sebagai masukan dan kita melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata Marzuki.

"Presiden dapat masukan, tentu dapat mengkonsolidasikan kementerian yang terkait. DPR sesuai dengan membuat UU. Tentu kita menyesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Artinya, ini masukan dan melihat persoalan ini dan menyelesaikan persoalan ini," lanjut dia.

Ketika ditanya tentang peluang presiden dari independen, politisi Partai Demokrat ini menjawab hal tersebut tidak diatur dalam konstitusi.


(aan/nrl)