2.050 Responden itu ditanya tentang keadaan politik nasional yang hasilnya terbagi dalam 6 kategori yaitu sangat baik (2 persen), baik (20,9 persen), sedang (34,2 persen), buruk
(27 persen), sangat buruk (6,8 persen), tidak tahu atau tidak jawab (9 persen).
Sedangkan ketika ditanya mengenai penegakan hukum yang hasilnya juga terbagi dalam 6 kategori, hasilnya sangat baik (2,3 persen), baik (25,2 persen), sedang (27,5 persen), buruk (31,7 persen), sangat buruk (7,7 persen) dan tidak tahu atau tidak jawab (5,6 persen).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadir juga dalam acara ini peneliti politik CSIS J Kristiadi, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto dan fungsionaris PKB Marwan Jafar.
Penilaian negatif pada politik nasional ini, imbuh Burhanudin, mulai terjadi pada setahun terakhir, dalam kurun 2011-2012. Sebelumnya, banyak yang menilai politik nasional baik daripada yang menilai buruk. Demikian juga dengan kondisi penegakan hukum.
Hal sebaliknya berlaku untuk kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu, ketika diberikan 6 pilihan, hasilnya: jauh lebih buruk (2 persen), lebih buruk (24 persen), tidak ada perubahan (35 persen), lebih baik (30 persen), jauh lebih baik (2 persen), dan tidak tahu atau tidak jawab (6 persen). Dari hasil itu, jauh lebih buruk-lebih buruk dikurangi jauh lebih baik-lebih baik adalah plus 6 persen.
"Yang menarik, rakyat secara umum cenderung lebih positif dalam melihat keadaan ekonomi nasional sekarang. Trennya juga menunjukkan semakin positif dan semakin optimis. Ini sesuai dengan penilaian ekonom pada umumnya atas kondisi ekonomi nasional sekarang ini," jelas dia.
Hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1-12 Februari 2012 dengan pengambilan responden multistage random sampling dari 33 provinsi ini menjaring 2.050 orang. Margin error +/- 2,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data metode wawancara tatap muka. Survei ini didanai LSI dan FastComm.
(nwk/nvt)