Kasus Korupsi di Parpol Bikin Pemilih 'Lari'

Jakarta - Survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 'partai' massa mengambang alias belum tahu akan memilih partai apa, menduduki peringkat tertinggi. Apa sebabnya?

Salah satunya adalah banyaknya kasus korupsi yang menjerat kader parpol.

Hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1-12 Februari 2012 dengan pengambilan responden multistage random sampling dari 33 provinsi ini menjaring 2.050 orang. Margin error +/- 2,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dengan metode wawancara tatap muka, pada pertanyaan bila Pileg anggota DPR dilakukan pada Februari 2012, dari 38 pilihan partai dan lainnya (merujuk jumlah parpol pada Pileg 2009), maka hasilnya menurut prosentase adalah:

1. Golkar 15,5 persen
2. PD 13,7 persen
3. PDIP 13,6 persen
4. Gerindra 4,9 persen
5. PPP 4,9 persen
6. PKB 4,6 persen
7. PAN 4,1 persen
8. PKS 3,7 persen
9. Hanura 1,2 persen
10. Lainnya 5,1
11. Belum tahu 28,9 persen

Menurut peneliti Burhanudin Muhtadi, suara PD turun paling signifikan, dari Pemilu 2009 dari 21 persen menjadi 13,7 persen. Suara PD itu disinyalir lari ke 'Belum tahu'. Karena suara parpol lain masih dalam kisaran margin of error +/- 2,2 persen dari suara Pemilu 2009 lalu.

Nah, dari 2.050 responden yang menghasilkan prosentase pilihan parpol di atas itu kemudian ditanya kembali, apakah dia memilih dengan mantap, memilih namun belum mantap atau belum memilih.

Hasilnya sebagai berikut:
1. Memilih dan mantap 49 persen
2. Memilih namun belum mantap 26 persen
3. Belum memilih 25 persen

"Jika dilihat secara negatif, ini ada indikasi deparpolisasi. Makin rendahnya party ID atau sedikit pemilih loyalnya, bandingkan di negara lain," jelas Burhanudin dalam jumpa pers di kantor LSI, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2012).

Selain indikasi deparpolisasi, massa mengambang ini karena melihat kinerja parpol jelek.

"Parpol dinilai jelek kerjanya. Partai terkorup. Namun demikian mereka (massa) mengambang ini mendukung demokrasi, dan tidak mau kalau parpol tunggal," jelas Burhanudin.

Burhanudin menafsirkan massa mengambang ini melihat kasus-kasus korupsi yang menghantam PD, kasus suap cek pelawat untuk memilih Dewan Gubernur Senior (DGS)
BI, kasus korupsi Banggar yang mayoritas melibatkan kader parpol.

"Isu-isu ini menjadi sentimen negatif parpol , bahwa hal itu tidak terjadi pada PD saja tapi juga di parpol lain," jelas dia.

Hal inilah yang menambah massa mengambang. Massa mengambang ini menunggu perbaikan dari PD atau parpol lain.

"Positif sebenarnya, karena masyarakat memberikan stick and carrot. Jika kerja partai bagus masyarakat memberikan carrot, jika jelek memberikan stick. Kalau jelek atau bagus sama saja itu yang nggak beres," tuturnya.

Sementara Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, hasil tersebut menunjukkan masyarakat makin rasional. Makin menyadari, mana parpol yang benar bekerja dan hanya retorika, dan mana parpol yang perlu dikritisi dan diapresiasi.

"Karena isu korupsi melonjak, dan ini karena korupsi yang dilakukan elit dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Dan ini momentum bagi parpol untuk membersihkan diri dari kasus korupsi. Isu korupsi ini memang menghancurkan parpol," jelas Bima.

Salah satunya, pengetatan remisi parpol yang dinilai 86 anggota DPR yang mengajukan interpelasi sebagai melanggar HAM.

"Padahal korupsi sendiri itu melanggar HAM, karena hak-hak rakyat diberangus gara-gara korupsi," tegas Bima.

(nwk/gun)