Cegah Unjuk Rasa Anarkis, SBY Dorong Pemda Lebih Responsif

Jakarta - Aksi unjuk rasa anarki sering kali dipicu buntunya saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Demi mencegah terulangnya aksi yang menimbulkan kerugian besar demikian, maka jajaran pemerintahan daerah setempat harus lebih cepat tanggap.

"Kalau ada aspirasi masyarakat maka camat, bupati dan gubernur harus responsif terhadap harapan-harapan itu. Komunikasi ini harus berjalan baik," kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Presiden menekankan jajaran pemerintah daerah harus selalu terbuka untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Bila saluran itu buntu, maka dampaknya bisa berupa unjuk rasa yang disertai aksi-aksi anarki seperti penutupan jalan dan pembakaran fasilitas umum atau pemerintahan.

"Kalau komunikasi ini dilakukan, anarkisme bisa dikurangi. Meski anarkisme itu tidak dibenarkan," sambungnya.

Lebih lanjut SBY menyatakan penyesalannya terhadap aksi unjuk rasa yang berujung kepada anarkisme. Terutama aksi yang diikuti tindakan merusak fasilitas umum bagi keperluan masyarakat luas yang dibangun dengan susah payah.

"Kalau tidak sanggup membangun yang baru, jangan merusak yang sudah ada. Jajaran pemerintahan daerah di seluruh Indonesia lakukan antisipasi, kelola agar jangan terjadi yang tidak kita harapkan dan selesaikan dengan baik," wanti SBY.

(lh/nvt)