"BURT itu harusnya dihapuskan saja. Kita tuh orang-orang politik, dan nggak ada urusannya sama BURT yang seharusnya dibebankan kepada pemerintah, sebagai pengguna anggaran. Sudah bubarkan saja BURT," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2012).
Menurut Marzuki, BURT DPR selama ini berisi anggota DPR. Kemudian anggota DPR yang disalahkan saat BURT menyetujui perancangan sejumlah proyek. Padahal BURT hanya menghubungkan keinginan anggota DPR untuk direalisasikan kuasa pengguna anggaran yakni Sekjen DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Marzuki membantah idenya bentuk lepas tangan dirinya sebagai Ketua BURT DPR gara-gara proyek ruang rapat Banggar dikecam. Ia mengaku tak tahu proyek ruang Banggar lolos begitu saja.
"Dibilang lepas tangan tidak bisa, pimpinan cuma pimpin rapat dan nggak bisa pimpinan harus bertanggung jawab karena sudah ada mekanismenya untuk pengadaan semua di bawah Sekjen," tandasnya.
(van/mok)











































