"Kami berpikiran rumah jabatan dikembalikan ke eksekutif saja jika dianggap pemborosan," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Rumah tersebut diantaranya berada di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Bintaro. Menurut Priyo, sebaiknya anggota dewan diberi tanggungjawab untuk sewa rumah atau apartemen saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usulan pengembalian rumah jabatan itu disampaikan oleh Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan DPR dalam rapat konsultasi. Dalam rekomendasi, BK menyebut keberadaan RJA itu menjadi salah satu sumber kontroversi yang sering berulang. Akibatnya, menurut BK, konsentrasi pelaksanaan fungsi DPR terabaikan.
"Oleh karena itu, BK berpendapat agar rumah jabatan anggota diserahkan kembali kepada eksekutif sehingga anggota DPR dapat memiliki fleksibilitas dalam memilih tempat tinggal yang lebih menunjang kinerja dan tugasnya," tulis pihak BK dalam rilis yang diterima wartawan.
(mpr/did)










































