KPK Gandeng BPKP untuk Audit Ruang Banggar DPR

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut proyek renovasi ruang Banggar di DPR. Lembaga antikorupsi ini juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek senilai Rp 20 miliar ini.

"KPK membentuk tim pulbaket dan koordinasi dengan BPKP dan pelapor untuk minta data tambahan," tutur Jubir KPK Johan Budi SP kepada wartawan di kantornya, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2012).

Johan mengatakan, pengusutan yang dilakukan KPK sampai saat ini masih di level Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan). Tim dari KPK, lanjutnya, bisa saja ke DPR untuk mengumpulkan informasi.

"Secara tertutup sudah ada pengumpulan bahan dan keterangan," papar Johan.

Pada 20 Januari kemarin, Ketua DPR Marzuki Alie bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Marzuki melaporkan dugaan penyelewengan anggaran terkait renovasi ruang Banggar senilai Rp 20 miliar dan juga proyek bermasalah lainnya.

Seperti diketahui sejumlah proyek di DPR memiliki anggaran dengan angka yang fantastis. Proyek itu di antaranya renovasi toilet Rp 2 miliar, pengadaan finger print, renovasi tempat parkir Rp 3 miliar, pengadaan kalender Rp 1,59 miliar, papan 'welcome to DPR' Rp 4 miliar dan paling disorot adalah renovasi ruang Banggar nyaris 800 meter persegi Rp 20,4 miliar.

(fjr/lia)