"Itu mau dijadikan bohong-bohongan saja, hanya untuk absen saat masuk, jadi saya minta untuk ditunda. Nanti akan
direalisasikan kalau absen diterapkan saat masuk dan keluar," ungkap Ketua DPR Marzuki Alie kepada detikcom, Selasa (7/2/2012).
Soal harga, menurut Marzuki, Setjen DPR juga menganggarkannya terlalu mahal. Untuk absen finger print di ruang rapat paripurna DPR saja disiapkan dana Rp 4 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Dengan efisiensi harga, Pramono juga mendesak sistem absen finger print segera diterapkan tanpa ada akal-akalan.
"Yang paling penting di ruang rapat paripurna itu harus segera diterapkan itu sesuai tatib. Pimpinan DPR yang dari awal mendorong itu jadi seyogyanya segera diterapkan,"tegas Pramono.
(van/nvc)










































