.webp)
"Utang pemerintah pada zaman pemerintah Megawati ke zaman pemerintah SBY mengalami kenaikan sebesar Rp 705 triliun," ujar Koordinator FITRA, Uchok Sky Khadafi.
Hal itu disampaikan dia dalam rilis bersama dengan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Minggu (5/2/2012).
Dijelaskan Uchok, posisi utang pada masa Megawati sebesar Rp 1.232 triliun pada tahun 2003. Sedangkan posisi utang pada masa pemerintah SBY sebesar Rp 1.937 triliun pada tahun anggaran 2012.
"Pengelolaan utang oleh pemerintahan SBY sangat amburadul dan sangat mengecewakan," kritiknya.
Dia beralasan, utang dipakai untuk 'bermewah-mewahan' untuk memenuhi pembelian fasilitas para pejabat negara. Misalnya saja pembelian pesawat Kepresidenan dengan konsep green aircraft dengan alokasi anggaran sebesar Rp 526 miliar.
"Pembelian pesawat kepresidenan yang berasal dari utang bisa dilihat pada tahun 2011, pemerintah berutang sebesar Rp 92 miliar. Dan pada tahun 2012 pemerintah berutang sebesar Rp 339 miliar," jelas Uchok.
"Selain itu, Anggaran PNPM Mandiri yang berasal utang mengalami kebocoran sebesar Rp 200 miliar. Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik," imbuhnya.
Dia memaparkan kalau pada tahun anggaran 2012 dengan utang sejumlah Rp 1.937 triliun dibagi dengan 259 juta orang, berarti untuk setiap satu orang penduduk mempunyai utang sebesar Rp 7.478.764. Menurut Uchok, utang tersebut berpotensi dikorupsi.
"Kami dari Seknas FITRA, Pukat UGM, KP2KKN Jawa Tengah mendesak pemerintah SBY untuk melakukan moratorium atau pengajuan keringanan pembayaran utang," katanya.
Fitra cs juga meminta pemerintah SBY membatalkan pengadaan pesawat kepresidenan dengan konsep green aircraft tersebut. Menurut dia pembelian pesawat Kepresidenan ini hanya menginjak-injak harga diri bangsa.
"Pembelian pesawat ini bukan sesuatu kebanggaan tetapi hanya memperlihatkan bahwa pejabat kita hanya hedonisme saja. Dan terakhir kami meminta kepada DPR agar menekan pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dana bersumber dari utang tersebut," pinta Uchok.
(vit/gun)
