DPD PD Banten Minta Elit Partai Jaga Kesolidan Kader di Daerah

Jakarta - Sejumlah kasus hukum yang menyeret kader Partai Demokrat diakui berdampak pada pengurus partai di daerah. Pengurus daerah meminta para elit PD bisa menjaga kesolidan kader di daerah.

"Kita minta di DPP mengkondisikan kader di daerah," ujar Sekretaris DPD PD Banten Media Warman kepada detikcom, Sabtu (4/2/2012).

Media berharap para petinggi partai untuk mengikuti aturan dalam AD ART partai mengenai kader bermasalah dengan kasus hukum. Bahwa sebelum ada penetapan tersangka oleh penegak hukum, maka siapapun kader Demokrat termasuk ketua umum tetap menjalankan tugasnya.

"Kami berharap petinggi partai jangan memelintir isu dengan pernyatan yang tidak proposional. Banyak yang minta mundur, padahal ketua dewan pembina saja tidak minta, jangan mengeluarkan stament yang menyesatkan, kita harus satu suara," tegasnya.

Media membantah jika ada perpecahan di internal PD khususnya pada kader-kader di daerah. Media mengaku tidak terpengaruh dengan manuver-manuver politik yang muncul untuk memecah belah kesolidan partai.

"Banten tetap patuh pada aturan partai, sampai saat ini ketua kita masih bung Anas. Kita loyal dengan yang bersangkutan sampai ada ketetapan hukum. Kami tidak berpengaruh dengan manuver yang dilakukan," jelasnya.

Media mengatakan KPK sebaiknya tidak mengulur-ngulur waktu dalam menyelesaikan kasus Wisma Atlet. Sebab, jika tidak diselesaikan dengan cepat, maka hal itu akan berdampak buruk pada PD.

"Jangan di cicil. Kata ketua KPK ini pintu masuk bagi yang lain, kalau ada yang salah ya salah, kalau tidak ya tidak, jangan jadikan kami bahan perbincangan terus," paparnya.


(mpr/ahy)